Ekspor Satu Pintu, Evita: Jangan Sekadar Ubah Jalur Penjualan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis harus menjadi instrumen penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya fokus pada pengelolaan ekspor dan peningkatan devisa negara, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” ujar Evita dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti paradoks yang masih dihadapi Indonesia: menjadi salah satu eksportir besar sumber daya alam dunia, namun belum menikmati nilai tambah optimal dari komoditas yang diekspor.

Karena itu, skema ekspor satu pintu melalui BUMN harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda hilirisasi nasional.

“Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” katanya.

Evita menjelaskan, pengelolaan ekspor secara terpusat harus menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri dengan harga kompetitif. Langkah tersebut penting untuk melindungi industri hilir nasional dari gejolak harga komoditas mentah di pasar global.

“Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” ujarnya.

Tanpa parameter yang jelas, kebijakan itu berpotensi hanya menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi signifikan.

Evita juga mendorong pemerintah memastikan iklim usaha tetap kondusif dan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas hilirisasi.

“Skema sentralisasi ekspor ini harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.