Anggota Komisi II Minta Desain Kebijakan WFH Jelas dan Tak Ganggu Pelayanan Publik

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey meminta pemerintah menyusun desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan. Hal ini menanggapi usulan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, agar aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.

“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey dikutip Selasa (17/3/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengapresiasi usulan tersebut dalam rangka efisiensi BBM, apalagi bertepatan dengan libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi. Namun ia menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal meskipun WFH diberlakukan.

Menurut Bey, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi penghematan BBM dari kebijakan tersebut. “(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah menentukan instansi atau kementerian mana saja yang dapat menerapkan kebijakan WFH mengingat jumlah PNS saat ini cukup besar. “Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” tukasnya.

Wacana WFH untuk ASN muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut sebagai langkah antisipasi efisiensi energi di tengah potensi kenaikan harga BBM akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Usulan ini juga dinilai sejalan dengan upaya pengurangan kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar.

Namun pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa penerapan WFH harus mempertimbangkan karakteristik tugas masing-masing instansi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti pelayanan kependudukan, perizinan, dan sektor publik lainnya.