DPR Desak Pemerintah Lindungi 58 Ribu Jemaah Umrah yang Tertahan Akibat Konflik Timur Tengah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan pascameningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan massal dan membuat jemaah tertahan di berbagai bandara tanpa kepastian logistik maupun jadwal pemulangan.

Menurut Abidin, kondisi tersebut memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah. Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 orang peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Abidin Fikri dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, merupakan prioritas utama negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi yang komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan telah menyiapkan saluran pengaduan berupa hotline bagi warganya yang berada di kawasan Timur Tengah sebagai respons atas situasi yang tengah menjadi perhatian .

Ia juga mendorong agar pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik semakin membahayakan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.

Kementerian Luar Negeri sendiri telah mengimbau warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjaga komunikasi dengan perwakilan RI setempat melalui hotline yang disediakan . Direktorat Pelindungan WNI dan Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah terus menjalin komunikasi intensif dengan WNI di wilayah kerja masing-masing.

Lebih lanjut, Abidin menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jemaah umrah secara maksimal. Pengawasan tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjamin para jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman.

Ia juga mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri RI.

Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah mengimbau kepada seluruh jamaah umrah agar tidak panik, tetap tenang, dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini.

“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas politisi asal dapil Jawa Timur IX itu.