Gubernur Sumbar Imbau Warga Tak Panik Soal BBM, Antrean Hanya karena Isu

Indoragamnewscom, SUMBAR-Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang beredar beberapa waktu terakhir.

Imbauan ini disampaikan menyusul munculnya antrean di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumatera Barat yang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM.

Gubernur menegaskan bahwa antrean yang terjadi lebih disebabkan oleh kepanikan akibat informasi yang belum terkonfirmasi, bukan karena gangguan pasokan.

Mahyeldi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi di lapangan serta berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pemerintah terus memastikan distribusi BBM dalam kondisi aman,” ujar Gubernur dikutip Minggu (5/4/2026).

Ia menekankan bahwa jika masyarakat membeli sesuai kebutuhan, distribusi akan tetap normal dan antrean panjang dapat dihindari.

“Kalau masyarakat membeli sesuai kebutuhan, maka distribusi akan tetap normal dan tidak terjadi antrean panjang,” katanya.

Mahyeldi juga menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang diputuskan melalui berbagai pertimbangan, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan kemampuan APBN. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Pemerintah pusat sebelumnya telah memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana penyesuaian harga BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/3/2026), menegaskan bahwa pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga membantah isu kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina Patra Niaga, guna menjaga stabilitas pasokan energi di daerah.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga untuk menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Mahyeldi.

Pemerintah berharap masyarakat dapat bersikap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM tetap terkendali dan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara merata.