Iuran Board of Peace Rp16 Triliun? DPR Mengaku Belum Pernah Diajak Bahas

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rencana pengambilan dana iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dari anggaran Kementerian Pertahanan menuai perhatian publik.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan resmi terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin menanggapi konfirmasi sejumlah media mengenai rencana iuran BoP yang nilainya disebut mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Ia menyebut Komisi I DPR belum pernah mendiskusikan alokasi dana tersebut bersama Kementerian Pertahanan.

TB Hasanuddin menjelaskan, dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan pada 26 Januari 2026, agenda yang dibahas berfokus pada evaluasi program kerja tahun sebelumnya serta rencana penguatan pertahanan ke depan.

“Dalam rapat 26 Januari lalu, tidak ada pembahasan mengenai alokasi atau penggunaan anggaran pertahanan untuk iuran Board of Peace. Fokus rapat sepenuhnya pada evaluasi kinerja Kemenhan 2025 dan rencana pembangunan kekuatan TNI 2026–2029,” ujar TB Hasanuddin.

Ia menekankan, setiap penggunaan anggaran pertahanan, terlebih dalam jumlah besar dan bersifat strategis, harus melalui mekanisme pembahasan terbuka dan pengawasan DPR. Komisi I, kata dia, memiliki fungsi konstitusional untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran yang berkaitan dengan sektor pertahanan, luar negeri, dan keamanan.

Menurut Hasanuddin, rencana pemanfaatan dana pertahanan untuk kepentingan internasional tidak bisa dilakukan tanpa konsultasi dengan parlemen.

“Jika memang ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan internasional seperti iuran BoP, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pembayaran iuran Dewan Perdamaian direncanakan akan melalui Kementerian Pertahanan. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta pada Selasa lalu (3/2/2026).

Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya.

Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai skema pendanaan iuran Board of Peace, termasuk apakah akan mengambil tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar alokasi pertahanan yang sudah ada.