Masyarakat Boleh Laporkan Menu Makan Gratis, Politisi PKS Minta Badan Gizi Tidak Takut Kritik

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan tanggapan terkait langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Netty menilai keterbukaan tersebut merupakan prosedur yang diperlukan mengingat besarnya skala target program ini.

Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat

Netty menyatakan bahwa masyarakat, termasuk orang tua murid dan guru, diperbolehkan menyampaikan masukan atau mendokumentasikan menu makanan yang diterima.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak mungkin melakukan pengawasan secara mandiri terhadap program yang menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ujar Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Jaminan Sistem Tindak Lanjut

Netty menekankan bahwa BGN tidak boleh hanya mengumpulkan laporan masyarakat, tetapi harus memiliki sistem tindak lanjut yang konkret. Ia mengingatkan agar laporan tersebut digunakan untuk memperbaiki layanan di lapangan, bukan sekadar menjadi data tanpa solusi.

Ia juga meminta agar pihak sekolah atau orang tua yang memberikan kritik tidak dipandang sebagai penghambat program. Fokus utama dari laporan tersebut harus ditujukan pada kualitas gizi dan keamanan pangan bagi anak-anak.

“Anak adalah penerima manfaat utama. Maka, setiap bentuk pengawasan harus berorientasi pada perlindungan anak, bukan justru menimbulkan dampak negatif bagi mereka,” tegasnya.

Penguatan Pelaksana Lapangan

Keberhasilan program ini, menurut Netty, bergantung pada kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah. Para pelaksana di lapangan harus memahami bahwa transparansi dan respon cepat terhadap keluhan publik adalah standar operasional yang wajib dipenuhi.

Politisi PKS ini menambahkan bahwa pengawasan yang konsisten diperlukan karena program ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

“Program ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, pengawalan kebijakan harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” tutupnya.