Netty Prasetiyani Sentil Dewas BPJS Kesehatan: Jangan Tunduk Direksi, KRIS Jangan Terus Mundur

Indoragamnewscom, JAKARTA-Hubungan antara Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan DPR RI. Di tengah kompleksitas pengelolaan jaminan kesehatan nasional, profesionalitas dan independensi Dewas dinilai krusial agar fungsi pengawasan tidak melemah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya posisi Dewas yang kuat, profesional, dan bebas dari tarik-menarik kepentingan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan, saat memberikan pendalaman kepada calon nomor urut 9, Lula Kamal, di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Netty mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI masih mencatat sejumlah persoalan dalam relasi kerja antara Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan. Salah satu catatan utama adalah minimnya komunikasi dan informasi yang diterima DPR setelah proses pemilihan Dewas selesai.

“Kita masih melihat ada catatan yang perlu disampaikan kepada Dewas. Setelah terpilih, biasanya tidak terlalu memberikan informasi kepada Komisi IX, dan Dewas juga masih terlihat berada pada posisi ketergantungan di bawah Direksi,” ujar Netty.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggerus fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan secara independen. Oleh karena itu, Netty meminta penjelasan konkret dari calon Dewas terkait strategi menjaga profesionalitas di tengah dinamika hubungan kerja dengan Direksi BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, Netty mengapresiasi rekam jejak Lula Kamal dalam isu jaminan kesehatan. Namun, ia menegaskan bahwa pengalaman saja tidak cukup tanpa indikator kinerja yang jelas dan terukur.

“Kira-kira indikator pergerakan apa yang Ibu canangkan sebagai Dewas BPJS Kesehatan?” tanyanya.

Dalam pendalaman lanjutan, Netty juga menyoroti isu potensi defisit dan ketahanan dana BPJS Kesehatan. Ia meminta penjelasan lebih rinci mengenai konsep efisiensi anggaran yang kerap disampaikan, mengingat BPJS Kesehatan bukan lembaga yang berorientasi pada keuntungan.

“BPJS Kesehatan itu tugasnya membayar klaim layanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Kita tidak sedang berbisnis dengan rakyat. Jadi saya minta dijelaskan, efisiensi anggaran oleh Direksi itu seperti apa,” tegas Netty.

Tak hanya soal keuangan, Netty turut menyinggung implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang hingga kini belum berjalan sesuai target. Ia menilai, meski KRIS telah memiliki dasar konstitusional dan regulasi yang jelas, pelaksanaannya terus mengalami penundaan.

“Target implementasi KRIS ini selalu mundur. Batal, dijadwalkan ulang, lalu mundur lagi. Sebagai calon Dewas BPJS Kesehatan, apa saran yang akan Ibu sampaikan agar KRIS ini bisa benar-benar terwujud sebagaimana harapan menghadirkan layanan yang berkeadilan dan manusiawi?” ujarnya.

Lebih lanjut, Netty juga menyoroti kesiapan rumah sakit dalam menerapkan KRIS, khususnya fasilitas kesehatan dengan kondisi fiskal dan arus kas terbatas. Ia mempertanyakan skema insentif yang perlu disiapkan agar implementasi KRIS tidak justru membebani rumah sakit.

“Kira-kira insentif apa yang harus diberikan agar semua rumah sakit bisa menerapkan KRIS secara berkeadilan dan manusiawi, terutama bagi rumah sakit yang kondisi keuangannya terbatas,” tambah Netty.