Pemerintah Tolak Beban Kenaikan Avtur untuk Jemaah Haji

Indoragamnewscom, JAKARTA-Kenaikan harga avtur global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah tak akan dibebankan kepada jemaah haji Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi tegas.

“Presiden berharap apapun yang terjadi jika ada kenaikan biaya, beliau meminta tidak dibebankan kepada jemaah haji kita,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (8/4/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengulang pernyataan itu saat menutup Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Asrama Haji Kelas I Tangerang.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” kata Dahnil dikutip Sabtu (11/4/2026).

Sebelum konflik meletus, rata-rata biaya penerbangan per jemaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun setelah harga minyak melambung, maskapai mengusulkan tambahan.

Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta per orang. Jika dilakukan rerouting menghindari wilayah udara konflik, angka itu bisa menyentuh Rp50,8 juta.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keputusan Presiden. “Ini penting untuk menjaga keberpihakan negara sekaligus menghadirkan ketenangan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan mulai berangkat pada 22 April nanti,” ujarnya.

HNW juga mengingatkan agar komitmen yang sama berlaku untuk penerbangan domestik dari daerah asal menuju embarkasi. “Jangan sampai di waktu yang sudah mendekati keberangkatan ini timbul pembengkakan biaya akibat perang yang tidak pernah mereka inginkan, baik dalam konteks penerbangan internasional maupun domestik,” katanya.

Selain biaya penerbangan, pemerintah juga menjamin logistik jemaah selama di Tanah Suci. “Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah,” ujar Dahnil.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dimulai pada 22 April 2026 dari embarkasi masing-masing menuju Madinah. Jemaah masuk asrama haji sehari sebelumnya, 21 April 2026.

Adapun rangkaian puncak haji—wukuf di Arafah—akan berlangsung pada 26 Mei 2026. Iduladha jatuh pada 27 Mei, disusul hari tasyrik hingga 29 Mei 2026.

Pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keselamatan jemaah.

“Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkas Dahnil.