Penolakan Geothermal Sumedang Bayangi Transisi Energi Jabar

Indoragamnewscom, JAKARTA-Penolakan geothermal Sumedang mencuat di tengah capaian energi baru terbarukan Jawa Barat yang melampaui target.

Pada 2024, Provinsi Jawa Barat mencatat bauran energi baru terbarukan sebesar 24,46 persen atau melampaui target Rencana Umum Energi Daerah. Di balik capaian itu, resistensi warga muncul di sejumlah titik proyek panas bumi.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menemukan adanya penolakan kuat dari masyarakat akar rumput. Ia menyebut minimnya sosialisasi menjadi faktor utama yang memicu kekhawatiran warga terhadap proyek geothermal.

Salah satu kasus terjadi di sekitar kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang. Proyek geothermal di wilayah tersebut sedang dalam proses lelang dan penetapan pemenang. Namun, sebelum tahap konstruksi dimulai, penolakan sudah mengemuka.

Menurut Ateng, terdapat perbedaan narasi antara pemerintah dan informasi yang diterima warga.

Baca Juga

Pacific Caesar Kembali Daratkan Adonnecy Bramah

“Pemerintah dan pengembang selalu menyampaikan bahwa geothermal ini energi terbarukan, stabil, dan ramah lingkungan. Namun masyarakat justru mendapat informasi bahwa geothermal akan mengurangi debit air, menimbulkan kebisingan, bau belerang, hingga ketakutan akan bencana longsor karena lokasinya di pegunungan,” ujar Ateng dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Kekhawatiran itu, kata dia, semakin kuat karena warga belum melihat dampak ekonomi yang nyata. Infrastruktur penunjang di desa sekitar kawasan pembangkit dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Warga merasa belum dilibatkan dalam perencanaan dan belum memperoleh jaminan kesejahteraan dari proyek strategis tersebut.

“Bahkan masyarakat punya prinsip ‘Biarlah panasnya ada di dalam bumi, daripada panas di hati kami.’ Ini menunjukkan tingkat kekhawatiran yang luar biasa. Oleh karena itu, jika ingin melakukan eksplorasi panas bumi yang menjadi andalan Jawa Barat, pemerintah harus mengantisipasi penolakan ini dengan pendekatan persuasif, edukasi masif, dan jaminan kesejahteraan yang nyata bagi warga,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.