Rahayu Saraswati Desak Swasta Guyur Beasiswa Vokasi dan Tagih Insentif Industri Hijau

Indoragamnewscom, TANGERANG – Masa depan industri manufaktur furnitur Indonesia ada di tangan tenaga kerja terampil. Namun, tantangan besar membentang, bagaimana mencetak SDM yang benar-benar “nyambung” dengan kebutuhan pabrik?

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan bahwa penguatan SDM adalah kunci agar sektor furnitur tetap kompetitif di pasar global. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/01/2026).

Sinergi Vokasi: Swasta Jangan Hanya Jadi Penonton

Politisi yang akrab disapa Sara ini menyoroti masih adanya celah (gap) antara dunia pendidikan dan realita industri. Ia mendorong keterlibatan aktif sektor swasta untuk terjun langsung membantu pendidikan vokasi, terutama dalam hal pembiayaan.

“Misalkan ada sekolah-sekolah vokasi yang mungkin tidak mampu untuk memberikan beasiswa, saya harap dari pihak swasta yang memang membutuhkan tenaga kerja tersebut bisa mendukung dari program beasiswa untuk vokasi bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutur Sara dengan lugas.

Menurutnya, pola kemitraan ini adalah solusi win-win: masyarakat mendapatkan akses pendidikan, sementara industri mendapatkan kepastian pasokan tenaga kerja ahli.

Bukan Sekadar Label, Industri Hijau Butuh Insentif Nyata!

Selain urusan SDM, srikandi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyentil soal tren Industri Hijau. Menurutnya, penerapan standar keberlanjutan (sustainability) tidak boleh hanya jadi pajangan di atas kertas atau sekadar sertifikasi formalitas.

Agar pengusaha bersemangat menerapkan praktik ramah lingkungan, pemerintah harus hadir dengan stimulus yang konkret.

“Itu juga perlu kami sampaikan untuk tidak hanya sekadar sertifikasi industri hijau, tetapi juga ada insentif-insentif yang jelas. Dukungan-dukungan yang jelas untuk bisa mencapai industri hijau,” tegas legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Dukungan kebijakan ini dianggap vital mengingat pasar dunia kini sangat selektif dan hanya melirik produk yang diproses secara berkelanjutan.

Fokus Komisi VII: Dari Bahan Baku Hingga RUU Kawasan Industri

Kunjungan kerja ini tak hanya membahas SDM dan isu lingkungan. Komisi VII DPR RI juga membedah isu-isu strategis lainnya, seperti kesinambungan bahan baku supaya aliran kayu dan material tetap lancar, efisiensi produksi dengan strategi agar pabrik lokal tidak kalah saing soal harga, dan ekspansi ekspor untuk membuka pintu pasar internasional lebih lebar.

Saat ini, Komisi VII tengah bekerja ekstra melalui Panja Daya Saing Industri dan menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. UU ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk memeratakan investasi dan memperkuat struktur industri dalam negeri.

Komitmen Pengawasan dan Anggaran

Sebagai bagian dari fungsi anggaran, Komisi VII juga telah merampungkan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah benar-benar mendarat untuk memperkuat sektor perindustrian, pariwisata, hingga UMKM.

Dengan penguatan SDM, dukungan vokasi yang masif, serta insentif industri hijau, transformasi industri nasional diharapkan tidak hanya menjadi jargon, tapi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.