Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Murni untuk Misi Kemanusiaan Dunia

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wacana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza memicu diskusi hangat mengenai posisi Jakarta dalam eskalasi di Timur Tengah.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pengerahan personel militer tersebut harus diletakkan dalam bingkai misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian, bukan sebagai bentuk keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Menurut dia, posisi Indonesia wajib tegak lurus pada prinsip politik luar negeri bebas aktif agar tujuan stabilisasi di wilayah konflik tetap jernih dan konsisten.

Amelia menggarisbawahi bahwa kehadiran prajurit di lapangan nantinya membawa mandat yang spesifik.

“Kehadiran TNI bukan untuk menjadi pihak yang berkonflik. Yang kita kirim bukan kekuatan tempur, melainkan pesan kemanusiaan dan tanggung jawab global,” ujar Amelia dikutip Selasa (24/2/2026).

Ia merujuk pada rekam jejak panjang Indonesia dalam berbagai operasi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bukti profesionalisme prajurit yang telah teruji secara internasional.

Kendati memiliki modal pengalaman yang kuat, potensi risiko di lapangan tetap menjadi perhatian serius, terutama kemungkinan gesekan dengan aktor-aktor yang bertikai termasuk Hamas. Amelia mendesak agar mekanisme penempatan dirancang dengan tingkat ketelitian tinggi.

“Pasukan TNI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan salah satu aktor konflik. Peran mereka harus jelas sebagai penjamin keamanan distribusi bantuan kemanusiaan, pelindung warga sipil, dan pengawas kesepakatan gencatan senjata jika ada,” ujar Legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Rencana pengerahan hingga 8.000 personel tersebut, menurut Amelia, harus berbasis pada penghitungan yang terukur dan zona netral. Fokus penugasan disarankan menyasar pada titik-titik krusial seperti pengamanan fasilitas kesehatan, kamp pengungsian, serta koridor logistik untuk bantuan kemanusiaan.

Penentuan titik ini krusial untuk memastikan bantuan sampai kepada warga sipil yang paling terdampak tanpa terhambat situasi keamanan.

Aspek legalitas internasional juga menjadi poin yang tidak bisa ditawar. Aturan pelibatan atau Rules of Engagement (RoE) harus bersifat defensif dan patuh pada standar operasi penjaga perdamaian dunia.

Koordinasi melalui mekanisme resmi PBB dinilai sebagai kunci utama guna menghindari miskomunikasi atau eskalasi yang tidak diinginkan di area penugasan.

“Selama seluruh prasyarat hukum internasional terpenuhi, mandatnya sah, dan ada jaminan keamanan bagi prajurit kita, kontribusi TNI justru akan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia,” pungkasnya.

Penegasan ini mengunci posisi bahwa kehadiran Indonesia di Gaza bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan meringankan penderitaan manusia, alih-alih memperluas spektrum konflik yang ada.