RI Tegaskan Penundaan Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza untuk saat ini.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) resmi ditangguhkan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas pascaserangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa keputusan ini sekaligus merespons laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang dikutip kantor berita Turkiye Anadolu pekan lalu.

Laporan tersebut menyebut Israel bersiap mengerahkan pasukan internasional di Jalur Gaza mulai 1 Mei 2026 dengan melibatkan sekitar 5.000 tentara Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” ujar Nabyl dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) harus berlandaskan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Nabyl merujuk pada Resolusi DK PBB 2803 (2025) yang mengatur kerangka misi tersebut.

“Partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI, dan hukum internasional,” kata Nabyl.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penundaan dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026). “Semuanya ditunda. Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya .

Indonesia sebelumnya menyiapkan 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia untuk misi kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan penyesuaian dari persiapan awal sebanyak 20.000 personel.

“Ternyata negara lain hanya mengirim beberapa ratus, jadi kami siapkan 8.000 personel. Tapi yang terpenting, kami akan menjalankan misi jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia,” kata Sjafrie.

Meski pengiriman ditunda, TNI tetap dalam status siaga operasional tinggi. Sjafrie memastikan personel terus melakukan persiapan matang agar segera dapat diberangkatkan ketika kondisi geopolitik stabil dan mandat telah diterbitkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai penundaan ini tidak mengurangi komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Menurutnya, keputusan pemerintah merupakan langkah kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif dan tidak menimbulkan risiko tambahan.

“Penundaan ini bukan berarti melemahkan komitmen, melainkan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional,” kata Dave, Rabu (18/3/2026).

Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI telah mengumumkan penangguhan pembahasan terkait BoP menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyatakan prioritas Indonesia saat ini adalah memantau dinamika konflik di Timur Tengah serta memastikan keselamatan warga negara Indonesia di sana, khususnya di Iran.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” kata Yvonne.

Serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari telah membuyarkan rencana eksekusi BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Seorang pejabat pemerintahan Trump sebelumnya mengatakan kepada Politico bahwa dewan tersebut telah menyiapkan rekening di Bank Dunia dan JPMorgan Chase dengan janji pendanaan lebih dari 16 miliar dolar AS dari 20 negara anggota. Namun hingga kini belum ada realisasi pembayaran.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu menilai penundaan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan langkah tepat. Pengiriman sebaiknya ditunda setidaknya sampai perang Iran selesai dan situasi keamanan di Timur Tengah lebih kondusif.

Anggota Komisi I DPR, Mayor Jenderal TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, juga menegaskan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza seharusnya memiliki legitimasi yang jelas, terutama dari PBB. Dalam operasi perdamaian, aturan pelibatan, tugas, dan perlindungan pasukan ditetapkan oleh PBB sebagai lembaga yang sah.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya telah menyatakan penolakan keras terhadap rencana pengiriman prajurit TNI ke Gaza dalam skema BoP. Mereka menilai pengerahan pasukan di luar mandat PBB berpotensi melanggar konstitusi dan mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Jika pengerahan pasukan dilakukan atas prakarsa atau kepentingan suatu negara, hal itu berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran pertarungan kepentingan global. TNI bukan tentara bayaran internasional,” tegas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo.