Koperasi Merah Putih/Ilustrasi: IndoragamnewscomIndoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengungkapkan banyak laporan dari daerah terkait proses rekrutmen pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai belum melibatkan warga setempat.

DPR meminta pemerintah memprioritaskan masyarakat desa sebagai pengelola.
“Banyak keluhan yang kami terima dari desa-desa. Ada masyarakat yang sudah mendaftar tetapi ternyata tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen. Ini menjadi perhatian kami,” ujar Adisatrya dikutip Rabu (17/6/2026).
“Kalau masyarakat lokal kurang dilibatkan, maka semangat membangun koperasinya juga tidak akan maksimal. Padahal koperasi itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi masyarakat desa harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menjelaskan program KDKMP melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Koperasi sebagai leading sector, terdapat pula instansi lain dalam proses penguatan kelembagaan maupun rekrutmen sumber daya manusia.
“Kami paham tugas Menteri Koperasi bukan hanya mengawasi koperasi, tetapi juga harus berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat. Ini memang tidak mudah. Karena itu kami terus mendorong agar pelaksanaannya semakin baik,” katanya.
Komisi VI DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi untuk Tahun Anggaran 2027.
“Tambahan anggaran yang disetujui harus bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas program, termasuk tata kelola SDM dan pendampingan koperasi di lapangan. Jangan sampai koperasi dibangun besar-besaran tetapi tidak memiliki pengelola yang siap,” ujarnya.






