Drama 3 Tahun Berakhir! KPK Amankan Aset Rp107 M di Papua Barat Daya

Indoragamnewscom, JAKARTA-Masalah pelik soal pengelolaan fasilitas transportasi di Papua Barat Daya akhirnya pecah telur. Setelah sempat “gantung” selama tiga tahun, aset-aset penting di Raja Ampat dan Sorong resmi punya status hukum yang jelas.

Tidak main-main, nilai aset yang diselamatkan mencapai Rp107,7 miliar. Langkah ini diambil biar fasilitas publik nggak terbengkalai cuma gara-gara urusan birokrasi dan anggaran daerah yang terbatas.

KPK Jadi “Juru Damai” Biar Aset Gak Mangkrak

Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, KPK turun tangan melakukan intervensi pencegahan. Hasilnya? Pelabuhan Waisai (senilai Rp81 miliar), Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO), serta Menara ATC di Sorong (senilai Rp26,7 miliar) kini resmi dihibahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan kalau ini bukan cuma soal pindah tangan surat, tapi soal urat nadi ekonomi.

“Ini adalah aset strategis transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Sorong,” ujar Dian, Senin (2/2/2026).

Dian menambahkan, kalau KPK tidak mau aset negara yang dibangun pakai uang rakyat malah jadi rongsokan karena ego sektoral.

“KPK hadir untuk memastikan solusi. Aset negara harus dimanfaatkan maksimal dan tidak boleh mangkrak,” tegasnya.

Standar Pusat, Kualitas Dunia

Kenapa  harus dikasih ke Kemenhub? Jawabannya simpel yaitu keamanan dan anggaran. Mengelola pelabuhan dan bandara itu butuh biaya perawatan yang selangit dan standar keamanan internasional.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano, mengaku lega banget dengan keputusan ini. Orideko sadar kalau gerbang wisata sekelas Raja Ampat butuh penanganan pro.

“Mengelola gerbang transportasi laut memerlukan standar teknis dan keamanan tinggi dengan anggaran besar. Kami optimistis, dengan pengelolaan pusat, Pelabuhan Waisai dapat berkembang jauh lebih baik,” kata Orideko.

Senada dengan itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat juga berharap pengalihan ini bisa langsung berdampak ke dompet masyarakat alias meningkatkan kesejahteraan lokal.

Komitmen Kemenhub: Langsung Gaspol!

Kemenhub melalui Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Lolan Andi S. Panjaitan, berjanji bakal langsung tancap gas mengoptimalkan fasilitas ini. Tujuannya jelas yaitu keselamatan penumpang nomor satu dan pelayanan buat turis makin baik.

“Pengelolaan pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi,” tutur Lolan.