DPR Soroti Buruknya Tata Kelola Sanitasi Pelabuhan Ikan Tegalsari

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengkritik rendahnya standar kebersihan dan tata kelola di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai paradoks mengingat pelabuhan ini merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Baru, Jakarta.

Siti menengarai adanya ketimpangan distribusi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan minimnya pemeliharaan infrastruktur serta sanitasi di kawasan tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat mencederai kualitas produk perikanan nasional sebelum sampai ke tangan konsumen.

Baca Juga

Menhut Raja Juli Resmikan Pilot Bioethanol Aren di Lingkungan PGE Kamojang Garut

“Pelabuhannya kotor sekali, meskipun sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua setelah Muara Baru mestinya dengan dana yang ada masalah ini bisa diatasi,” ujar Siti dikutip pada Kamis (26/02/2026).

Adapun diskursus mengenai alokasi anggaran akan segera dikoordinasikan oleh Komisi IV dalam rapat kerja dengan kementerian terkait guna memastikan distribusi PNBP yang lebih proporsional bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, minimnya dana retribusi yang kembali ke daerah mengakibatkan pemerintah setempat kesulitan melakukan perawatan rutin pada fasilitas publik di area pelabuhan tersebut.

Meskipun memiliki nilai strategis secara ekonomi, pelabuhan ini dilaporkan mengalami kepadatan yang melampaui kapasitas operasional atau crowded. Kondisi tersebut diperburuk oleh banyaknya kapal mangkrak di area sandar yang menghambat mobilitas kapal-kapal ikan yang aktif.

Di sisi lain, Siti mendorong kementerian terkait untuk segera merealisasikan proyek perluasan dan pembaruan fasilitas guna menjaga standar higienitas pangan.

“Kita gembor-gembor untuk makan ikan supaya sehat yang awalnya ikannya bersih dari laut tetapi sampai sini menjadi kotor karena kurang penanganan,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Terkait pembenahan infrastruktur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah merencanakan perluasan area pelabuhan yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun anggaran ini. Langkah ekspansi tersebut menjadi latar belakang krusial dalam upaya optimalisasi produktivitas nelayan di pesisir utara Jawa.

Melalui penguatan fungsi tata ruang dan manajemen pelabuhan, pemerintah diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan pangan sekaligus mempertahankan posisi Tegalsari sebagai salah satu pilar utama pemasukan negara dari sektor perikanan tangkap.