Impor Kendaraan Kopdes Dinilai Ganjal Industrialisasi, HIPMI Desak Intervensi Menteri

Indoragamnewscom, JAKARTA-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai rencana impor kendaraan untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih berpotensi mengganjal upaya industrialisasi nasional.

Organisasi pengusaha muda itu pun mendesak Menteri Koperasi selaku penanggung jawab program untuk segera mengambil alih proses pengadaan kendaraan operasional.

Rencana impor yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara mencakup kendaraan roda empat dan hingga 160.000 unit kendaraan roda tiga.

HIPMI menilai kebijakan ini bertentangan dengan semangat afirmasi industri dalam negeri yang seharusnya menjadi roh dari program strategis nasional tersebut.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira, menegaskan bahwa program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi desa justru berisiko menciptakan ketergantungan baru terhadap produk luar negeri.

“Menteri Koperasi sebagai penanggung jawab Program Kopdes Merah Putih harus mengambil alih proses pengadaan kendaraan operasional, baik mobil maupun motor roda tiga. Program strategis nasional ini tidak boleh berubah menjadi proyek yang justru memperbesar ketergantungan terhadap produk impor,” ujar Anggawira dikutip pada Minggu (1/3/2026).

HIPMI berpandangan bahwa belanja negara melalui program nasional semestinya menjadi instrumen afirmasi bagi industri dalam negeri.

Sektor otomotif nasional dinilai telah memiliki kapasitas memproduksi kendaraan niaga yang sesuai dengan kebutuhan operasional di pedesaan.
Pengadaan melalui produksi dalam negeri diproyeksikan mampu memperkuat industri otomotif nasional, meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menggerakkan industri manufaktur kendaraan niaga pedesaan, menghidupkan UMKM dalam rantai pasok komponen, serta menciptakan lapangan kerja domestik.

Lebih lanjut, HIPMI mengingatkan bahwa keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan impor dalam skala besar.

Pemerintah dinilai memiliki sejumlah opsi kebijakan strategis, seperti membentuk konsorsium industri nasional, peningkatan kapasitas produksi domestik, transfer teknologi, serta skema produksi berbasis CKD/IKD di dalam negeri.

“Program Kopdes Merah Putih harus dikembalikan pada khitahnya sebagai program pembangunan ekonomi desa yang sekaligus memperkuat basis industri nasional. Tanpa keberpihakan yang jelas terhadap industri dalam negeri, program ini akan kehilangan momentum sebagai alat transformasi ekonomi nasional,” tegas Anggawira.

HIPMI menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, serta pelaku industri otomotif nasional guna memastikan kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan.