BUMN Pangan Diminta Waspadai Tekanan Psikologis Harga Jelang Lebaran

Indoragamnewscom, JAKARTA-DPR mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan untuk melakukan mitigasi komprehensif terhadap potensi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

Meskipun cadangan beras nasional saat ini tercatat pada level aman sebesar 4 juta ton, distribusi yang tidak merata serta lonjakan permintaan musiman di sejumlah daerah produktif tetap menjadi ancaman bagi stabilitas inflasi.
Fokus pengawasan diarahkan pada kesiapan Perum Bulog dan ID Food dalam menjaga rantai pasok agar kenaikan harga sekecil apa pun tidak memicu kepanikan pasar di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Cadangan beras yang tersedia diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat untuk durasi dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya permintaan di wilayah padat penduduk seperti Jawa Tengah sering kali memicu anomali harga yang kontradiktif dengan ketersediaan stok di gudang pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar, menekankan bahwa sinkronisasi data antara pusat distribusi dan pasar tradisional menjadi kunci utama dalam meredam spekulasi.

“Stok beras yang tersedia sekitar 4 juta ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga dua sampai tiga bulan ke depan,” ujar Iskandar dikutip Senin (9/3/2026).

Adapun antisipasi terhadap kenaikan harga pangan dipandang bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut ketahanan daya beli masyarakat luas.

Pihak legislatif menilai bahwa pergerakan harga komoditas pangan memiliki dampak psikologis yang signifikan, sehingga intervensi pasar melalui operasi pasar murah harus dilakukan secara tepat sasaran.

Kelancaran distribusi bahan pokok ke berbagai pelosok daerah menjadi parameter keberhasilan dalam menjaga ritme ekonomi menjelang hari besar keagamaan.

“Kenaikan harga pangan harus diantisipasi. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, kenaikan harga sekecil apa pun secara psikologis bisa mempengaruhi masyarakat,” tegas Iskandar.

Sementara itu, koordinasi intensif antara BUMN pangan dan pemerintah daerah menjadi syarat mutlak untuk memastikan tidak ada hambatan logistik di jalur-jalur utama distribusi.

Seluruh pengambil keputusan di sektor pangan diinstruksikan untuk siaga penuh dalam memantau pergerakan harga di tingkat pedagang eceran. Upaya ini dilakukan guna memastikan masyarakat dapat merayakan lebaran dengan tenang tanpa dibayangi oleh tekanan harga pangan yang tidak terkendali.