Pemerintah Harus Antisipasi Lonjakan Harga Minyak, Negara Tetangga Sudah Bergerak

Indoragamnewscom, JAKARTA-Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memberikan tekanan terhadap harga energi global.

Harga minyak mentah dunia melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir—Brent menembus US$112 per barel, sementara WTI mendekati US$100 per barel pada akhir Maret 2026.

Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menyoroti pentingnya peningkatan kewaspadaan dan langkah antisipatif pemerintah menyusul sejumlah negara tetangga yang telah lebih dulu bergerak. Filipina bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional.

Irsan menilai bahwa perbedaan antara asumsi harga minyak dalam APBN dan realisasi harga di pasar berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal negara, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.

“Perkembangan situasi global saat ini menunjukkan adanya tekanan terhadap harga minyak yang perlu dicermati secara serius oleh pemerintah,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem dikutip Minggu (29/3/2026).

Data perdagangan menunjukkan lonjakan signifikan harga minyak dunia. Pada 27 Maret 2026, harga minyak Brent ditutup di level US$112,57 per barel, naik sekitar 4,2 persen dalam sehari. Sementara minyak jenis WTI menguat tajam ke angka US$99,64 per barel, naik 5,5 persen.

Sejak konflik memanas pada akhir Februari 2026, harga minyak telah melonjak lebih dari 55 persen dalam waktu sekitar satu bulan, menjadikannya salah satu penguatan terbesar sejak era 1990-an.

Pemicu utama lonjakan ini adalah kekhawatiran pasar terhadap gangguan distribusi minyak melalui jalur strategis Selat Hormuz. Jalur yang biasanya mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia ini dilaporkan mengalami gangguan signifikan.

International Energy Agency menyebut kondisi ini sebagai gangguan pasokan minyak terbesar yang pernah terjadi . Sekitar 17,8 juta barel minyak per hari terdampak, dengan total gangguan pasokan diperkirakan mencapai hampir 500 juta barel sejak konflik berlangsung.

Kondisi ini telah mendorong sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara mengambil langkah antisipatif. Filipina menjadi yang paling tegas dengan menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) melalui pengumuman resmi Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Status darurat yang berlaku setahun ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan bahan bakar secara lebih fleksibel, termasuk pembayaran di muka demi menjamin ketersediaan pasokan.

Bahkan, Filipina juga terpaksa menangguhkan sementara operasional pasar listrik wholesale (WESM) di ketiga grid utamanya karena risiko pasokan dan volatilitas harga yang ekstrem.

Vietnam mencatat kenaikan harga BBM paling signifikan di kawasan. Harga bensin RON 95 di negara itu melonjak 50,66 persen sejak 23 Februari hingga 11 Maret 2026, dari US$0,75 menjadi US$1,13 per liter.

Thailand menaikkan batas harga dari maksimal 30 baht per liter menjadi 33 baht per liter mulai 18 Maret . Sementara Malaysia, meski mengalami kenaikan tipis, memilih meningkatkan subsidi BBM untuk meredam dampak.

Irsan menyampaikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, baik dari sisi pengelolaan subsidi, efisiensi anggaran, maupun upaya menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

“Upaya penyiapan langkah yang terukur dan antisipatif diharapkan dapat terus diperkuat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujarnya.

Hingga saat ini, Indonesia belum menyesuaikan harga BBM berdasarkan lonjakan harga minyak terbaru. Harga BBM subsidi masih tetap: Pertalite (RON 90) Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi, Pertamax (RON 92) dibanderol Rp12.300 per liter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia sempat menyentuh level tinggi. “Enggak, kita enggak akan naikkan harga BBM,” ujarnya.

Namun tekanan terhadap APBN tetap menjadi perhatian. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Sementara realisasi Indonesia Crude Price (ICP) hingga 11 Maret 2026 tercatat rata-rata US$68,4 per barel—masih di bawah asumsi.

Namun jika harga minyak bertahan di level tinggi, defisit APBN berpotensi melebar. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memperkirakan jika harga minyak rata-rata mencapai US$90 per barel, defisit dapat membengkak sekitar Rp136 triliun .

Ia juga menambahkan bahwa dinamika harga energi turut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama terkait daya beli serta potensi tekanan inflasi. Menurutnya, ketidakpastian global yang masih berlangsung memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan terukur guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Berbagai skenario perlu disiapkan, mengingat dinamika global yang sulit diprediksi dan berpotensi berdampak berkelanjutan,” pungkas Irsan.