Polemik PERBASI Jabar Memanas, Ketua Terpilih Tolak Musda Ulang dan Siap Gugat

Indoragamnewscom, BANDUNG-Konflik internal Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Jawa Barat memasuki babak baru. Hanya berselang dua bulan setelah Musyawarah Daerah (Musda) di Lembang, Ketua terpilih Epriyanto Kasmuri justru dikejutkan dengan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang meminta Musda diulang.

Epriyanto menyebut langkah tersebut tidak berdasar dan terkesan terburu-buru. Pasalnya, proses pemilihan yang digelar 14 Februari 2026 itu telah dihadiri perwakilan DPP PERBASI serta KONI Jawa Barat dan berlangsung secara aklamasi.

“DPP tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menganulir atau membatalkan hasil musda. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar Epriyanto dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, selain sah secara prosedur, kepengurusan hasil Musda saat ini sudah aktif bekerja. Bahkan, berbagai program organisasi telah berjalan, termasuk persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026.

“Saya sebagai ketua terpilih langsung memberikan surat penolakan atas caretaker dan juga permintaan Musda ulang,” tegasnya.

Dua Tuntutan dalam Surat DPP

Surat yang terbit pada 10 April lalu itu memuat dua arahan kontroversial: pelaksanaan Musda ulang dan pembentukan caretaker atau pengurus sementara. Epriyanto menilai, DPP bertindak gegabah karena tidak melalui kajian yang matang.

“Semua dilakukan sangat cepat, sehingga ruang untuk berpikir secara komprehensif menjadi terbatas,” katanya.

Epriyanto mengungkapkan bahwa pasca-Musda, pihaknya telah mengirimkan dokumen resmi ke DPP, termasuk rekomendasi dan administrasi kepengurusan. Dokumen tersebut diterima tanpa ada surat balasan yang menyatakan keberatan.

“Seluruh dokumen resmi yang kami kirim diterima tanpa penolakan, ini menunjukkan adanya pengakuan secara tidak langsung,” jelasnya.

Ancaman Gugatan Arbitrase

Menghadapi situasi ini, Epriyanto memberi tenggat waktu tujuh hari kepada DPP untuk merespons surat penolakannya. Jika tidak ada kejelasan, ia akan membawa sengkarut ini ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia.

“Kalau tetap dilaksanakan, dalam tujuh hari saya akan ajukan gugatan ke arbitrase keolahragaan,” ujarnya.

Selain menyoroti langkah DPP, Epriyanto juga menyinggung peran KONI Jawa Barat. Ia menilai lembaga tersebut belum tegas dalam menyikapi polemik, padahal sebelumnya KONI Jabar turut mengundang panitia dalam pelaksanaan musda.

Persiapan Porprov Tetap Jalan

Di balik ketegangan di tingkat pengurus, Epriyanto memastikan bahwa persiapan teknis cabang olahraga basket untuk Porprov Jabar 2026 tidak terganggu. Porprov sendiri dijadwalkan berlangsung November 2026 di tiga kota, yakni Bekasi, Bogor, dan Depok.

“Semua tahapan sudah selesai. Untuk basket, tinggal gas dan laksanakan. Tidak ada yang akan terganggu,” pungkasnya.

Ia juga mengindikasikan adanya potensi kepentingan lain di balik dinamika ini, terutama menjelang agenda besar olahraga Jawa Barat tersebut. “Ke depan, setiap dinamika dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola organisasi yang baik,” ujarnya.