PKS Peringatkan Jeda Antara Angka Makro dan Harga Pangan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen serta defisit APBN yang ditekan hingga maksimal 2,4 persen dalam RAPBN 2027.

Namun, Fraksi PKS di DPR menilai angka-angka itu belum menjamin kesejahteraan rakyat kecil jika tidak diikuti kebijakan konkret di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat. Jangan sampai angka makro terlihat baik, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menghadapi tekanan biaya hidup,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pernyataan itu disampaikannya usai mendengarkan pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

Aboe mengapresiasi kehadiran langsung Prabowo sebagai bentuk transparansi dan komunikasi politik. Namun apresiasi itu langsung dibungkus peringatan.

Menurutnya, pemerintah selama ini kerap membanggakan stabilitas indikator makro—seperti inflasi terkendali dan pertumbuhan produk domestik bruto, sementara di sisi lain harga kebutuhan pokok masih berfluktuasi dan tingkat pengangguran belum turun signifikan. Ia menyebut kesenjangan antara data dan rasa sebagai “jeda yang berbahaya”.

“Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Aboe meminta pemerintah memberi perhatian serius pada tiga sektor fondasional: pangan, energi, dan UMKM. Menurutnya, tanpa fondasi itu, target pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka di atas kertas yang mudah terguncang oleh gejolak global.

“Ketahanan pangan, energi, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas. Ini penting agar ekonomi nasional memiliki pondasi yang kuat dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia juga mengingatkan soal kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal, khususnya terkait utang dan efektivitas belanja negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan, kata Aboe, harus bisa dilacak manfaatnya bagi masyarakat kecil—bukan hanya menggerakkan angka agregat semata.

Fraksi PKS, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan RAPBN secara kritis dan konstruktif. Tujuannya satu: memastikan kebijakan fiskal pemerintah tidak kehilangan arah dari amanat keadilan sosial.