Menkum Pastikan Negara Lindungi WNI Ditahan di Israel dan Somalia

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah memastikan perlindungan terhadap sembilan warga negara Indonesia yang ditahan otoritas Israel. Meski tak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv, negara disebut tidak akan tinggal diam.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen itu di kompleks parlemen, Rabu (20/5/2026). Ia mengakui keterbatasan jalur resmi dengan Israel. “Pasti kami melakukan upaya untuk berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita tahu kita tidak memiliki hubungan diplomatik,” ujarnya ditemui usai rapat paripurna.

Sejak Senin pekan ini, sembilan WNI yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menuju Jalur Gaza dilarikan pasukan Israel. Dari jumlah itu, tiga di antaranya wartawan nasional: Bambang Noroyono dan Thoudy Badai (Republika) serta Andre Prasetyo Nugroho (Tempo). Penangkapan terjadi di perairan internasional, wilayah barat Siprus.

Supratman menyebut penanganan kasus ini dipimpin Kementerian Luar Negeri sebagai garda depan. Kementerian Hukum disebutnya bergerak sinergis mengurus aspek kewarganegaraan. “Percayalah bahwa negara pasti hadir dan bertanggung jawab terhadap keselamatan warga negara kita di luar negeri,” tegasnya.

Ia memastikan fokus perlindungan tak hanya pada satu kasus. Pemerintah juga menyoroti empat WNI anak buah kapal MT Honour 25 yang disandera kelompok pembajak di perairan Somalia sejak 22 April lalu. Kemenlu menyebut keempatnya dalam kondisi sehat. Gaji mereka tetap dibayarkan.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya mengungkapkan proses negosiasi yang kompleks. Pemerintah berkoordinasi dengan KBRI Nairobi di Kenya serta KJRI Karachi di Pakistan untuk memperlancar jalur komunikasi dengan pihak pembajak.

Kendala hubungan diplomatik dengan Israel mendorong pemerintah mencari jalur alternatif. Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional akan ditempuh. Ia menyebut penguatan koordinasi dengan negara sahabat dan organisasi internasional sebagai prioritas.

Salah satu negara yang bakal jadi perantara adalah Turki. Dubes RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengonfirmasi telah berkomunikasi dengan otoritas setempat. “Saya yakin semua pihak kita ajak bicara untuk bisa membebaskan WNI kita, termasuk dengan Turki,” ujarnya.

Supratman menutup pernyataannya dengan janji koordinasi lintas kementerian. “Sekali lagi pemerintah di bawah pemerintahan Bapak Presiden, pasti lewat Kementerian Luar Negeri terutama dan kementerian-kementerian terkait akan melakukan upaya yang sama dan terkoordinasi,” pungkasnya.