Pemerintah Kebut Pemulihan Permanen Bencana Sumatera, Rp100,1 Triliun Disiapkan hingga 2028

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program pemulihan permanen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saat ini, berbagai layanan dasar telah kembali berfungsi dan masa darurat telah terlewati.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut akan direalisasikan secara bertahap: Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Program pemulihan permanen berskala besar ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga, baik sebagai pelaksana utama maupun pendukung.

Percepatan pelaksanaan program mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 17 Juni 2026, tercatat lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito yang didampingi Wakil Ketua I Satgas PRR Letjen TNI Richard Tampubolon.

Sambil menunggu proses penganggaran di kementerian dan lembaga rampung, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan sejak awal Mei 2026.

Dukungan fiskal ini didistribusikan secara proporsional: sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.

“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” tegas Tito.

Pemulihan pascabencana difokuskan pada lima sektor utama: permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Dalam kurun waktu tiga tahun, program pemulihan direncanakan mencakup 12.047 kegiatan.

Sektor mendasar seperti hunian tetap, jalan utama, dan infrastruktur menjadi prioritas pada tahun ini agar dapat diselesaikan lebih cepat.