DPR Tinjau Ulang Besaran BOS agar Sesuai Kebutuhan Riil

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu ditinjau ulang agar mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan.

Penyesuaian itu penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi beban sekolah, pendidik, dan orang tua.

Kajian berbasis tiga komponen, biaya operasional, biaya tenaga pendidik, dan biaya orang tua, menjadi dasar evaluasi.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (13/7/2026).

Seminar digelar untuk mengkaji secara objektif besaran biaya satuan pendidikan yang dibutuhkan setiap peserta didik dalam satu tahun.

“Kita ingin mereview secara jujur sebenarnya berapa biaya satuan pendidikan per siswa per tahunnya, sehingga kita bisa melihat apakah dana BOS yang selama ini diberikan oleh negara itu bisa meng-cover standar minimal atau belum,” ujar Sarmuji.

Menurut legislator Fraksi Partai Golkar itu, kajian yang dipaparkan dalam seminar menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan pembiayaan yang tersedia.

Evaluasi terhadap formulasi pembiayaan diperlukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sarmuji menjelaskan kajian disusun berdasarkan tiga komponen utama: biaya operasional sekolah, biaya yang ditanggung tenaga pendidik, serta biaya yang masih harus dipenuhi orang tua peserta didik.

Ketiganya menjadi dasar menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara lebih komprehensif.

“Dengan melihat tiga komponen tersebut, kita ingin memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan yang sebenarnya,” katanya.

Ia berpandangan penyesuaian perlu dilakukan bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Namun, formulasi biaya pendidikan harus didasarkan pada perhitungan rasional agar mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kita ingin ada peningkatan secara gradual terhadap biaya operasional sekolah yang diberikan pemerintah. Yang terpenting adalah hitung-hitungannya lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Hasil seminar diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan, termasuk pembahasan regulasi terkait sistem pembiayaan pendidikan.