Desak Pengangkatan 630 Ribu Guru Madrasah Menjadi PPPK: DPR Beri Kemenag Tenggat Dua Minggu

Indoragamnewscom, JAKARTA-DPR RI memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait mandeknya proses pengangkatan guru madrasah menjadi PPPK di tengah aksi damai ribuan tenaga pendidik swasta.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa kemacetan birokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi kesejahteraan guru. Saat ini, Kementerian Agama dilaporkan telah mengajukan usulan pengangkatan sebanyak 630.000 guru madrasah, namun implementasinya masih tertahan di tingkat sinkronisasi lintas kementerian.

Setelah menerima aspirasi Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Gedung Nusantara, Rabu (11/2/2026), Sari Yuliati memetakan dua strategi utama penyelesaian masalah. Jalur pertama menyangkut sinkronisasi antarlembaga yang melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan BKN.

“Kalau seandainya tidak memungkinkan, sampaikan kepada kami, nanti DPR yang akan memfasilitasi rapat koordinasinya,” ujar Sari.

Jalur kedua menyasar pada persoalan teknis internal. Sari mengungkapkan temuan adanya kebijakan yang sudah ditandatangani dan didukung anggaran, namun belum berjalan di lapangan. Legislator Fraksi Partai Golkar ini menilai hambatan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara cepat tanpa alasan birokrasi.

“Artinya ada persoalan teknis internal yang harus segera dibereskan. Kalau aturannya sudah ada, keputusannya sudah ada, anggarannya ada, tinggal koordinasi internal saja. Ini lebih mudah dan menurut saya bisa selesai dalam waktu dua minggu,” tegas Sari.

Aspirasi yang dibawa PGM Indonesia menyoroti perlunya kebijakan afirmasi dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PGM Indonesia, Ahmad Sujaenudin, mendesak adanya program inpassing agar pangkat dan golongan guru non-ASN setara dengan PNS. Selain itu, mereka meminta perluasan batas usia rekrutmen hingga 40 tahun.

Ahmad juga menekankan pentingnya kepastian gaji bagi guru honorer yang selama ini berada dalam kondisi ekonomi memprihatinkan.

“Ibu, bapak miris tidak lihat guru honor? Walaupun dia punya sertifikasi, tiap bulan tidak menerima honor. Kalau gajinya jelas, mungkin tidak akan ada aksi,” ungkap Ahmad di hadapan Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Kementerian Agama menyatakan telah bergerak sebelum aksi massa berlangsung. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menyebut angka pengusulan sebanyak 630.000 guru bukan jumlah yang kecil dan saat ini sedang dalam proses pembicaraan tingkat tinggi.

“Kami juga langsung action terkait pengusulan PPPK. Sekarang Pak Menteri sedang memproses dengan kementerian terkait. Angkanya tidak tanggung-tanggung, 630 ribu yang kita usulkan,” jelas Amien.

Menurut Amien, keberhasilan usulan ini bergantung pada sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB. Namun, dukungan politik dari DPR dianggap sebagai katalisator utama untuk mempercepat keputusan final.

“Saya kira kalau sudah didukung DPR RI, apalagi semua satu visi, tidak ada alasan yang terlalu sulit,” tambahnya.