DPR Desak Pengetatan Distribusi BBM Bersubsidi Imbas Konflik Timur Tengah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi XII DPR RI mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh daerah.

Langkah proteksi ini dinilai mendesak menyusul melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik di Iran, yang berpotensi memperlebar celah penyimpangan kuota energi di tingkat akar rumput.

Sektor hilir kini dituntut memperkuat sistem kendali mengingat potensi kebocoran paling rawan terjadi pada penyaluran solar subsidi dan pertalite. Untuk menekan ruang gerak spekulasi, parlemen mendorong optimalisasi penegakan hukum serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam memantau pergerakan stok di lapangan.

“Kita tahu dampak dari perang di Iran mengakibatkan harga minyak melonjak naik. Maka kita berharap BBM yang bersubsidi itu harus tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen Senayan dikutip Rabu(20/5/2026).

Adapun alokasi jaminan energi sepanjang tahun ini mencakup kuota solar subsidi sebesar 18,6 juta kiloliter dan pertalite mencapai 29,27 juta kiloliter. Guna mengunci volume tersebut agar tidak rembes ke sektor industri, digitalisasi tata kelola menjadi instrumen mutakhir yang wajib diakselerasi.

Sistem pengawasan digital, termasuk pemutakhiran surat rekomendasi bagi konsumen pengguna, diharapkan mampu memangkas birokrasi sekaligus menutup celah manipulasi data secara permanen.

Sementara itu, regulasi baru yang diberlakukan per 1 April 2026 kian menuntut akurasi pendataan yang lebih rigid di setiap stasiun pengisian bahan bakar.

Pengetatan ini bukan sekadar urusan menahan laju defisit anggaran, melainkan komitmen untuk memastikan bahwa hak masyarakat kelas bawah tidak tersedot oleh rantai pasok ilegal.