DPR minta Kementan percepat mitigasi El Nino 2026. Ancaman kekeringan dan gagal panen, infrastruktur air jadi prioritas/Ilustrasi: IndoragamnewscomIndoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Pertanian mempercepat langkah mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau 2026.

Menurutnya, antisipasi dini menjadi kunci menjaga produksi pangan nasional dan mencegah meluasnya gagal panen di berbagai daerah.
“Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan,” ujar Alex dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama pejabat Eselon I Kementan di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).
Alex menegaskan pengalaman menghadapi El Nino pada 2015 harus menjadi pelajaran penting. Saat itu, luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai sekitar 217 ribu hektare–jauh lebih besar dibandingkan dampak El Nino pada 2023 maupun kondisi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan data BMKG, El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen dan diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan potensi dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Alex juga mendorong percepatan distribusi sarana produksi pertanian bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan.
“Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di Nusa Tenggara Timur dan secara bertahap meluas ke berbagai daerah, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.
“Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau,” pungkas Alex.




