DPRD dan Gubernur Kompak Bantah Usulan Ganti Nama Jabar

Indoragamnewscom, BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono secara terpisah menegaskan bahwa tidak ada usulan resmi untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan.

Keduanya meluruskan polemik yang berkembang di media sosial.

Dedi Mulyadi menyebut wacana perubahan nama hanyalah karangan pihak lain. Pemerintah provinsi, katanya, tak akan mengurusi perubahan nama dan fokus bekerja dengan nama Jawa Barat tetap dipertahankan.

“Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain,” kata Dedi melalui laman Instagramnya dikutip Jumat (10/72026).

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” tambahnya.

Ono Surono, yang juga mewakili daerah pemilihan Pantura Cirebon dan Indramayu, menyatakan usulan tersebut bukan berasal dari DPRD maupun Gubernur.

Menurutnya, aspirasi itu diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat yang menyurati Ketua DPRD Buky Wibawa pada 6 Januari 2025.

Ketua DPRD kemudian menindaklanjuti usulan melalui audiensi dan nota dinas kepada Komisi I agar dilakukan pengkajian. Komisi I bersama perwakilan Pemprov Jabar juga menggelar audiensi lanjutan pada 14 Agustus 2025. Hasilnya, mayoritas fraksi di DPRD hanya menyetujui kajian lebih lanjut—bukan menyetujui perubahan nama provinsi.

“Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” tegas Ono.

“Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi, bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif,” pungkasnya.

Ono menambahkan, jika kajian benar-benar dilakukan, pembahasannya harus menyentuh berbagai aspek: yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, Jawa Barat memiliki keragaman budaya—masyarakat Sunda, Betawi, dan Cirebon—sehingga keputusan tidak boleh diambil gegabah.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa sebelumnya juga meluruskan bahwa DPRD belum menyetujui perubahan nama. Ia menilai aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar karena ada respons dari tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana ini dengan keinginan pembentukan Provinsi Cirebon Raya.