Habib Aboe Dukung Pengusutan Korupsi DMO Batu Bara dan Minta Sinergi Aparat Hukum

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kortas Tipikor Polri mengusut dugaan korupsi DMO batu bara.

Ia menilai persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena berdampak langsung pada pasokan listrik dan memicu pemadaman bergilir.

Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip due process of law dan tanpa kesan benturan antarlembaga.

“Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe dikutip Sabtu (11/7/2026).

Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU yang melibatkan dua perusahaan: PT OBP dan PT BRA.

Polri telah menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan sekitarnya, termasuk sejumlah kantor perusahaan dan rumah pribadi, dalam rangka pengusutan tiga kasus besar: dugaan korupsi DMO batu bara yang memicu blackout, dugaan korupsi PT Asabri, dan dugaan korupsi PT Krakatau Steel.

Namun, Habib Aboe mengingatkan seluruh proses hukum harus profesional dan objektif.

“Setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan menghormati hak-hak setiap pihak. Penegakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga ditempuh melalui prosedur yang benar,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi penegakan hukum, ia juga mendorong sinergi antarpenegak hukum dan lembaga negara dalam menangani perkara strategis ini.

“Saya berharap seluruh institusi negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional sesuai amanat undang-undang. Jangan sampai publik membaca seolah-olah terjadi benturan antarinstitusi,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi yang baik akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

“Korupsi adalah musuh bersama. Publik tidak ingin melihat polemik antarlembaga, melainkan ingin melihat hasil nyata berupa pengungkapan perkara secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkasnya.