Indonesia Siapkan Pasukan ke Gaza: DPR Ingatkan Skala Prioritas di Bawah Misi Board of Peace

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza mulai memasuki tahapan teknis seiring kesiapan TNI dalam merespons inisiatif Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan misi penjaga perdamaian (peacekeeping forces) yang bertujuan mempercepat pemulihan wilayah konflik di Palestina.

Kendati demikian, DPR memberikan catatan kritis mengenai jumlah personel agar disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan tanpa harus mengerahkan kekuatan dalam skala yang berlebihan.

Utut Adianto menegaskan bahwa jumlah pasukan tidak harus mencapai angka maksimal yang pernah diwacanakan sebelumnya. Pihak Kementerian Pertahanan disebut telah memiliki kalkulasi teknis mengenai rasio personel yang ideal untuk penugasan di wilayah Gaza.

“Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu. Teman-teman di Kementerian Pertahanan sudah punya ukuran,” kata Utut dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Rencana ini bukan langkah mendadak, melainkan hasil pembahasan mendalam di Istana Negara pada 4 Februari lalu antara Presiden RI dengan para pakar geopolitik serta mantan menteri luar negeri.

Misi ini dipandang sebagai implementasi amanat UUD 1945 terkait ketertiban dunia serta konsistensi politik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Di balik penyiapan militer, DPR menekankan bahwa penyelesaian konflik Palestina-Israel memerlukan kompromi politik yang realistis melalui skema two state solution. Indonesia tetap pada posisi mendukung kedaulatan Palestina namun dengan kesadaran akan dinamika global yang kompleks.

“Hampir semua partai, termasuk partai kami, menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak mereka,” ujar Utut. Namun, ia menambahkan kutipan penting dari Presiden mengenai pengakuan bersama untuk hidup berdampingan secara damai.

“Bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two state solution. Ini adalah titik kompromi yang paling memungkinkan. Tidak bisa sebebas dan semau yang kita inginkan.”

Dari sisi operasional, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menyatakan kesiapan penuh untuk keberangkatan pasukan. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengonfirmasi bahwa penyiapan prajurit sudah dilakukan oleh Panglima TNI dan tinggal menunggu koordinasi jadwal pemberangkatan.

Wakil Panglima TNI Angkatan Darat, Tandyo Budi Revita, menjelaskan strategi rekrutmen yang akan memprioritaskan prajurit berpengalaman internasional. Fokus utama adalah mereka yang pernah tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

“Pada prinsipnya TNI siap, berapapun yang dibutuhkan. Saat ini masih dalam proses perundingan. Jumlah pasukan secara pasti menunggu keputusan akhir bulan ini,” jelas Tandyo.

Pertimbangan penggunaan veteran UNIFIL didasari pada kemampuan komunikasi dan pemahaman medan yang sudah teruji sejak misi tahun 2008.

“Orang-orang inilah yang nanti akan kita kirim, karena sudah punya pengalaman medan dan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, kepastian waktu pemberangkatan pasukan masih bergantung pada keputusan politik final dan hasil perundingan internasional di tingkat global.