Kemenhaj Bentuk Posko Terpadu, Siapkan 10 Langkah Lindungi Jemaah Umrah dari Konflik Timur Tengah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyikapi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan ibadah umrah.

Pertemuan yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) itu menyepakati 10 langkah mitigasi strategis untuk melindungi jemaah dari dampak eskalasi konflik .

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa kebijakan penundaan keberangkatan merupakan upaya preventif negara untuk menghindari risiko jemaah tertahan di negara transit. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak administratif dan finansial jemaah akan tetap dikawal melalui kolaborasi lintas sektor tersebut.

“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo dikutip Rabu (4/3/2026).

Sepuluh langkah mitigasi yang disepakati antara lain pembentukan Pusat Koordinasi terpadu antar pemangku kepentingan, komitmen pertukaran data dan informasi terkini, serta imbauan kepada PPIU untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dinilai lebih kondusif.

Kementerian Perhubungan berkomitmen memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memberikan kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah yang sudah terbit visanya.

Perusahaan penerbangan juga berkomitmen memberikan kebijakan terbaik bagi jemaah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya, termasuk untuk layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit.

Maskapai utama juga akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dan mengupayakan extra flight untuk mengangkut jemaah yang tertahan di Jeddah dan Madinah .

PPIU yang tetap memberangkatkan jemaahnya dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya hingga kembali ke Tanah Air, serta wajib memberikan edukasi terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah. Sementara bagi PPIU yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi, diharapkan dapat menunda keberangkatan.

Kemenhaj juga akan mengkomunikasikan kompensasi, restitusi, atau refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jemaah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.
Pemerintah mengimbau keluarga jemaah di berbagai daerah untuk tetap merujuk pada informasi resmi guna menghindari simpang siur informasi mengenai status kepulangan anggota keluarganya.

Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap jalur-jalur penerbangan alternatif agar jemaah yang masih berada di Tanah Suci dapat segera kembali ke Indonesia tanpa harus melalui zona konflik yang berisiko tinggi.