Komisi I Dorong Evaluasi Penugasan TNI di Misi Perdamaian Pasca Gugurnya Prajurit

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional pasca-insiden gugurnya satu personel dan luka-lukanya tiga lainnya di Lebanon selatan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menilai kejadian ini harus menjadi momentum untuk meninjau ulang aspek keamanan dan kesiapan penugasan di kawasan konflik, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian jumlah personel hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

Dave menekankan bahwa setiap penugasan prajurit di luar negeri harus mempertimbangkan secara matang kondisi keamanan di lapangan, termasuk dinamika konflik yang dapat berubah secara cepat.

“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali apakah penugasan di wilayah tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang ada,” ujar Dave, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga harus mencakup penilaian strategis terhadap keberlanjutan misi.

Insiden yang menewaskan satu prajurit TNI dan melukai tiga lainnya terjadi pada Minggu (29/3/2026) ketika serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan.
Sebanyak 1.232 personel TNI tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon selatan (UNIFIL), menjadi kontingen terbesar ke-8 di antara 48 negara peserta misi. Serangan ini terjadi di tengah peningkatan ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di wilayah perbatasan.

Dave menyatakan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penugasan, tanpa mengabaikan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Kita harus realistis melihat kondisi di lapangan. Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan perlu dipertimbangkan secara serius,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Indonesia telah berpartisipasi dalam 45 misi pemeliharaan perdamaian PBB sejak 1957, dan hingga saat ini total 29 personel TNI telah gugur dalam tugas mulia tersebut . Angka ini terus bertambah dengan insiden terbaru di Lebanon yang menjadi pukulan berat bagi korps pasukan perdamaian Indonesia.

Komisi I DPR RI, lanjut Dave, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk memperkuat sistem mitigasi risiko dalam setiap penugasan internasional. “Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah ke depan, baik dalam bentuk penguatan sistem pengamanan maupun penyesuaian kebijakan penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Komisi I juga akan meminta penjelasan langsung dari Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kerja yang dijadwalkan dalam waktu dekat untuk membahas hasil evaluasi awal atas insiden ini.

Insiden ini juga menjadi perhatian PBB. UNIFIL mengonfirmasi bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Sebuah proyektil meledak di salah satu pos UNIFIL, menewaskan satu penjaga perdamaian dan melukai satu lainnya dalam kondisi kritis . UNIFIL telah meluncurkan penyelidikan untuk mengetahui seluruh keadaan kejadian ini.