Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan/Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA– Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam perjanjian dagang bilateral.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan pihaknya akan mengkaji isu tersebut secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.
Johan menilai volume impor beras sebanyak 1.000 ton tergolong kecil dibandingkan produksi nasional. Meski demikian, ia mengingatkan perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan komitmen impor tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan.
Johan menekankan pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga serta mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegasnya.
Johan menambahkan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.






