Lalu Hadrian: PJJ Boleh Asal Kualitas Pendidikan Tak Dikorbankan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya pemerintah melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Namun ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut.

Menurut Lalu Hadrian, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dikutip Rabu (25/3/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menekankan pentingnya dukungan memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Rencana PJJ sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dikaji pemerintah sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Timur Tengah yang mulai berdampak pada keuangan negara.

Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji langkah efisiensi BBM, termasuk penerapan WFH bagi ASN dan PJJ bagi siswa.