Netty Prasetiyani : Pengawasan Obat Tak Boleh Kurang Meski Anggaran Diefisiensi

Indoragamnewscom, JAKARTA-Efisiensi anggaran tahun 2027 tak boleh mengorbankan tugas utama. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menegaskan hal itu setelah Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

“BPOM menyatakan bahwa pengawasan akan tetap menjadi prioritas meskipun ada penyesuaian anggaran. Saya menekankan bahwa pengawasan merupakan tugas utama dan fondasi kerja BPOM yang tidak boleh berkurang dalam kondisi apa pun,” ujar Netty.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki mandat menyelenggarakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Jaringan pengawasan di daerah akan tetap dioptimalkan melalui Balai Besar POM dan Loka POM, didukung kolaborasi dengan dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota.

Peredaran Obat Makin Liar di Marketplace

Netty menilai pengawasan yang kuat semakin diperlukan karena pola distribusi obat berkembang semakin luas. Penjualan obat kini tak hanya melalui apotek dan toko obat resmi, melainkan juga marak di platform digital dan jalur distribusi informal yang sulit terkontrol.

“Peredaran obat sekarang tidak hanya terjadi di sarana resmi, tetapi juga melalui marketplace dan berbagai saluran informal. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih adaptif sekaligus peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh produk yang belum terjamin keamanannya,” katanya.

Jangan Lupa Tragedi Gagal Ginjal Akut 2022

Netty mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tidak melupakan tragedi gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi pada 2022. Kasus yang menelan banyak korban itu harus menjadi pelajaran penting dalam memperkuat sistem pengawasan obat di Indonesia.

“Kejadian gangguan ginjal akut pada anak beberapa tahun lalu harus menjadi pengingat bahwa pengawasan obat tidak boleh lengah. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual dengan harga tidak wajar atau jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran.

BPOM konsisten menjalankan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan menggandeng akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Peran Tim Penggerak PKK dinilai sangat strategis karena jaringannya dekat dengan masyarakat.

“Peran PKK dan berbagai unsur masyarakat sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman publik. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan terdaftar,” pungkas Netty.