Politisi PKS Desak Pemerintah Siapkan Ekosistem Riset Layak Bagi Lulusan LPDP

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk mengevaluasi skema pengabdian penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menitikberatkan pada penyediaan ekosistem riset yang memadai.

Langkah ini dianggap lebih krusial dibandingkan sekadar menuntut kepulangan fisik para lulusan secara kaku ke tanah air. Penegasan tersebut merespons fenomena diaspora yang enggan kembali akibat minimnya fasilitas pendukung keahlian di Indonesia, yang berisiko mematikan potensi keilmuan para talenta terbaik bangsa.

Fikri menengarai bahwa nasionalisme tidak sepatutnya diukur hanya berdasarkan domisili, melainkan dari kontribusi nyata dan jaringan ilmu pengetahuan yang dibangun untuk kepentingan nasional. Ia menekankan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana mumpuni agar pakar di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) tidak terserap secara permanen oleh industri luar negeri.

“Jangan sampai kita hanya menuntut mereka pulang, tapi di sini mereka justru ‘mati’ secara keilmuan karena laboratorium tidak ada dan ekosistem risetnya tidak mendukung. Kita harus menyediakan ‘rumah’ yang layak bagi mereka untuk berkarya,” ujar Fikri dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Adapun konsep pengabdian diusulkan bergeser dari sekadar mencegah hilangnya talenta (brain drain) menjadi sirkulasi pengetahuan (brain circulation).

Dalam kerangka ini, diaspora yang menetap di luar negeri tetap dipandang berkontribusi selama berperan sebagai jembatan teknologi bagi institusi domestik.

Politisi Fraksi PKS tersebut merujuk pada sejarah industri strategis nasional yang pernah memberikan panggung bagi tokoh besar seperti BJ Habibie sebagai refleksi bagi kebijakan saat ini.

Sementara itu, koordinasi antarkementerian perlu diperbaiki guna memangkas hambatan birokrasi yang seringkali membentur para lulusan terbaik saat ingin mendayagunakan keahliannya. Tanpa adanya wadah yang kompetitif, dikhawatirkan sumber daya manusia unggulan Indonesia hanya akan memberikan manfaat optimal bagi negara lain.

“Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antar-kementerian agar lulusan terbaik ini tidak membentur tembok birokrasi saat ingin berkontribusi. Jangan biarkan mutiara-mutiara kita hanya bersinar di negeri orang karena kita gagal menyiapkan tempat bagi mereka di rumah sendiri,” pungkas doktor ilmu lingkungan tersebut.