Presiden Prabowo Diminta Menggagas Kebijakan Pengangkatan Guru Honorer Sebagai ASN

Indoragamnewscom, JAKARTA – Keputusan pemerintah mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ASN PPPK memicu gejolak di Senayan.

Kebijakan tersebut dinilai melukai perasaan jutaan guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun nasibnya masih terkatung-katung tanpa kepastian status.

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggagas kebijakan serupa bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.

Ia menilai, ironis jika lembaga baru langsung mendapat kuota ASN, sementara guru honorer tetap dibiarkan bergaji di bawah standar.

Data mengejutkan menunjukkan bahwa pada akhir 2025, masih ada sekitar 2,6 juta guru honorer setara 56 persen dari total guru di Indonesia yang belum diangkat menjadi ASN. Banyak di antara mereka yang hidup jauh di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

La Tinro mengungkapkan bahwa ketimpangan ini menjadi pertanyaan besar bagi para legislator di Komisi X.

“Jangankan guru-guru, kami sebagai anggota dewan, khususnya anggota Komisi X DPR, mempertanyakan hal itu. Karena disisi lain guru yang sudah banyak memberikan pengorbanan yang begitu besar, tapi justru belum tersentuh,” tutur La Tinro dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Ia berharap ada solusi nyata dari Presiden dan kementerian terkait agar profesi guru tidak lagi identik dengan kemiskinan.

“Kami anggota Komisi X mengharapkan agar mereka (guru honorer) terangkat sebagai ASN dan bagaimana guru-guru bisa menghidupi keluarga mereka dengan layak dan pantas,” tegas Politisi Fraksi Gerindra ini.

Selain masalah status, La Tinro juga menyoroti manajemen pendistribusian guru yang dianggap berantakan. Ia menilai jumlah guru di Indonesia sebenarnya mencukupi, namun mereka menumpuk di area perkotaan sementara wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mengalami krisis pengajar.

Ia meminta Kemdikdasmen melakukan evaluasi total terhadap sistem penempatan agar pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati masyarakat kota.

“Jumlah guru yang ada di indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar, tapi pendistribusian guru-guru ini yang tidak terdistribusi dengan baik. Artinya, di kabupaten/kota yang kelebihan guru, tapi disisi lain ada yang sangat kurang. Itu harusnya mendapat perhatian dari Mendikdasmen,” pungkas legislator asal Dapil Sulsel III tersebut.