Wakil Wali kota Pekanbaru Markarius Anwar turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban yang masih menjalani pemulihan/Foto: Media PekanbaruIndoragamnewscom, PEKANBARU-Wabah diare menerjang tujuh warga di Jalan Pantau, Rumbai Barat, dua di antaranya meninggal.

Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau langsung lokasi dan mendapati dugaan kuat bahwa sanitasi lingkungan yang buruk dan kurangnya akses air bersih menjadi penyebab utama.
Pemerintah Kota Pekanbaru bergerak cepat menanggapi kasus diare yang menimpa warga Jalan Pantau, RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat.
Wakil Wali Kota Markarius Anwar meninjau lokasi pada Jumat (10/7/2026) untuk memastikan kondisi para korban dan menyalurkan bantuan.

Dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia, sementara lima korban lainnya telah dinyatakan sembuh.
“Kami datang untuk memastikan lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita di lingkungan ini,” kata Markarius.
Hasil uji laboratorium memastikan sumber bakteri bukan berasal dari air minum. Baik sumur warga maupun air galon yang digunakan dinyatakan negatif kontaminasi.
Dugaan sementara justru mengarah pada sanitasi lingkungan yang buruk. Sejumlah rumah di kawasan tersebut belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak, sehingga sebagian warga masih buang air besar di kebun.
“Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK,” ungkap Markarius.
Kondisi ini memungkinkan lalat membawa bakteri ke makanan. Selain itu, makanan yang tidak diolah atau disimpan secara higienis juga diduga menjadi faktor penularan.
Data menunjukkan mayoritas dari 52 kepala keluarga di wilayah tersebut bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, dan pengrajin batu bata.
Kondisi sosial ekonomi ini dinilai menjadi salah satu pemicu minimnya fasilitas sanitasi mandiri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji pembangunan sumur bor guna meningkatkan akses air bersih dan mendukung penyediaan fasilitas MCK yang memadai.
“Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai,” ujar Markarius.
Ketua RT 04 Saberi mengaku pertama kali mengetahui adanya kasus setelah menerima kabar meninggalnya seorang warga. Tidak lama kemudian, seorang warga lainnya juga meninggal dunia dengan dugaan muntaber.
Sejak kasus mencuat, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, dan kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendataan warga.
Namun, sejumlah warga diketahui belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdata dalam layanan kesehatan.
“Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan,” tambahnya.




