Wabup Garut: Sulit Berantas Pungli, Saya Bukan Pemilik Kebijakan Utama

Indoragamnewscom, GARUT-Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengakui sulit memberantas pungutan liar (pungli) di kawasan wisata di wilayahnya.

Dalam unggahan video di akun TikTok pribadinya, Putri, yang juga menantu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa dirinya bukan pemilik kebijakan utama di kawasan wisata seperti Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo yang baru-baru ini viral karena dugaan pungli.
Ia juga mengaku khawatir akan menjadi gerakan yang offside dan menimbulkan kritik jika bertindak terlalu tegas di lapangan.

Putri menyampaikan bahwa meskipun mendukung penuh visi Gubernur Dedi Mulyadi untuk mewujudkan wisata Jawa Barat yang hebat, posisinya sebagai wakil bupati memiliki keterbatasan kewenangan.

“Pertama saya bukan pemilik kebijakan utama, yang kedua saya khawatir akan menjadi gerakan yang offside yang justru akan menimbulkan kritik selanjutnya,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun TikTok miliknya.

Ia juga mengungkapkan rasa malu terhadap mertuanya yang juga Gubernur Jawa Barat karena belum mampu mewujudkan visi misi yang diusung. “Saya juga nggak enak ya, mertua sendiri itu (Dedi Mulyadi), belum bisa mewujudkan. Saya juga malu,” akunya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya sangat setuju dan mendukung kebijakan Gubernur untuk membenahi tata kelola wisata di wilayahnya.

Video tersebut muncul menyusul viralnya keluhan wisatawan di media sosial terkait dugaan pungli di Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo, Garut.

Wisatawan mengaku dipungut biaya hingga Rp45 ribu per orang untuk tiket masuk dan parkir, jauh melampaui tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Garut sebesar Rp15 ribu untuk wisatawan dewasa dan Rp5 ribu untuk parkir motor.

Selain pungli, wisatawan juga menyoroti kondisi pantai yang kotor dan fasilitas yang tidak sebanding dengan biaya yang dikenakan.

Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya telah merespons viralnya kasus pungli tersebut dengan perintah tegas kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, dari kepala desa, camat, hingga bupati, untuk segera menyelesaikan masalah pungutan liar di kawasan wisata tersebut. Dedi juga menyoroti bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terus terulang di masa depan.

“Ini yang saya maksud tadi pagi, masuk pantai jangan terlalu banyak pungutan, akibatnya orang marah-marah sehingga keluar kata-kata yang tidak pantas,” ujarnya.

Putri menyadari bahwa masalah pungli di kawasan wisata Garut sudah menjadi persoalan yang berulang. Ia berharap dengan perhatian dari Gubernur dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten, perbaikan tata kelola wisata dapat segera diwujudkan.

“Saya sejujurnya sebagai wakil bupati sangat-sangat setuju dan sangat mendukung dengan visi pak gubernur untuk mewujudkan wisata Jawa Barat yang hebat,” jelasnya.

Ke depan, perbaikan sistem pengelolaan wisata di Kabupaten Garut menjadi tantangan bersama. Pengawasan terhadap pungutan liar, peningkatan kebersihan kawasan, serta perbaikan fasilitas wisata menjadi prioritas yang harus segera ditangani agar citra pariwisata Garut yang selama ini menjadi andalan Jawa Barat dapat kembali bersinar.