KPK Telusuri Aliran Uang Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan atas dugaan praktik pungutan tidak resmi dalam tata kelola penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada dugaan permintaan serta penerimaan sejumlah uang dari korporasi swasta kepada oknum di kementerian tersebut guna memuluskan proses administrasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menengarai adanya distribusi dana hasil gratifikasi yang mengalir secara sistematis kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun proses hukum yang sedang berjalan juga menyasar pada mekanisme internal kementerian, termasuk aspek kepegawaian para tersangka.

“Untuk perkara K3 di Kemenaker, hari ini penyidik juga memeriksa sejumlah saksi. Didalami berkaitan dengan proses pengangkatan kepegawaian dari pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara K3 di Kemenaker,” ujar Budi Prasetyo, Kamis (26/02/2026).

Kendati demikian, penyidik masih terus menggali keterangan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memetakan sebaran distribusi uang yang diperoleh dari hasil penerbitan sertifikasi tersebut.

Pendalaman terhadap para saksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi perkara dan melacak potensi keterlibatan aktor lain.

“Penyidik mendalami kepada para ASN di Kemenaker ini soal adanya dugaan permintaan atau penerimaan uang dalam proses penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, dimana dalam pemeriksaan sebelumnya juga penyidik mendalami berkaitan dengan distribusi uang yang diperoleh dari penerbitan sertifikasi K3 ini kepada oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkap Budi.

KPK tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan status hukum terhadap pihak-pihak yang diduga ikut diperkaya dari praktik rasuah ini.

Di sisi lain, pengumpulan dokumen dan bukti elektronik terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas proses sertifikasi yang bersifat krusial bagi keselamatan kerja nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan instansi pemerintah dari praktik suap yang dapat mencederai transparansi layanan publik di sektor industri.

Penelusuran aliran dana ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi seluruh jejaring yang mendapatkan keuntungan ekonomi secara melawan hukum dari kewenangan regulasi Kemenaker.