Muhaimin: Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pengentasan Kemiskinan

Indoragamnewscom, JAKARTA– Efisiensi anggaran di era pemerintahan Prabowo Subianto justru memperkuat program pengentasan kemiskinan, bukan menghambatnya.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, usai memimpin rapat tingkat menteri di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu kepada wartawan.

Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.

Menurut Cak Imin, setiap rupiah yang dikeluarkan negara kini diarahkan pada tiga dampak utama: manfaat langsung bagi penerima, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru. Efisiensi dilakukan untuk menekan celah kebocoran APBN, bukan memangkas program pro-rakyat.

“Dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya, kebutuhan riil masyarakat, sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai skala prioritas,” jelasnya.

Realisasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan tercatat mencapai Rp129 triliun dari APBD dan Rp503,2 triliun dari APBN. Bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin, atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran.

Cak Imin memaparkan capaian signifikan dalam rapat tersebut. Angka kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Itu berarti sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.

“Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” kata Cak Imin di Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan.

Dengan capaian itu, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta orang. “Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang,” ungkapny .

Program Makan Bergizi Gratis disebut Cak Imin sebagai salah satu kebijakan paling berdampak. Program itu tidak hanya dirasakan langsung oleh lebih dari 61 juta penerima manfaat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha baru di tingkat lokal .

Meski tren positif, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah. Lebih dari 774 ribu keluarga dalam kelompok desil 1—yang paling miskin—belum tersentuh program bantuan sosial. Kawasan seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur menjadi kantong-kantong yang masih tertinggal.

Tercatat 8,1 persen keluarga belum menerima bantuan sama sekali. Sementara 60,2 persen keluarga desil 1 baru mendapat satu hingga dua program.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpaduan kebijakan dan sinergi lintas kementerian. Kunci utamanya ada pada penguatan koordinasi, integrasi data, dan konsistensi implementasi.

Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026. Sementara angka kemiskinan nasional ditargetkan ditekan hingga maksimal 5 persen pada 2029.

“Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029,” kata Cak Imin.

Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa dan kelurahan sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026. Cak Imin menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja kementerian dan lembaga dari sekadar berorientasi pada serapan anggaran.