Hetifah: Kampus Bukan Pabrik Tenaga Kerja

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah berencana mengevaluasi hingga menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan itu tidak boleh sekadar soal efisiensi. Harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu penguatan ekosistem pendidikan tinggi.

“Kita sepakat, pendidikan tinggi memang harus relevan dengan kebutuhan industri. Tetapi, perguruan tinggi tidak boleh hanya diposisikan sebagai pabrik tenaga kerja,” ujarnya dikutip Rabu (29/4/2026) .

Legislator asal Kalimantan Timur itu mengingatkan fungsi kampus jauh lebih dari sekadar pencetak lulusan siap pakai. Perguruan tinggi, kata Hetifah, memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian kebudayaan, dan pembentukan daya kritis bangsa.

Rencana evaluasi prodi ini sebelumnya dilontarkan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco. Badri menyebut banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tren pasar jangka pendek.

Akibatnya, terjadi kelebihan suplai lulusan di sejumlah bidang. Ia mencontohkan, pada 2028 nanti Indonesia diprediksi kelebihan suplai dokter.

Hetifah menolak pendekatan penutupan massal. Ia mendorong transformasi prodi yang dinilai kurang relevan.

“Pendekatannya bukan penutupan massal, tetapi transformasi,” tegasnya.

Setiap kebijakan terkait prodi, menurut dia, harus didasarkan pada kajian akademik yang kuat dan komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren jangka pendek. Prodi yang dinilai kurang relevan sebaiknya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta penyesuaian dengan potensi daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan di perguruan tinggi. Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan: akademisi, industri, hingga asosiasi profesi.

Jika penyesuaian tetap harus dilakukan, Hetifah menekankan perlunya masa transisi yang adil bagi mahasiswa dan dosen. Mereka tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan.

“Mahasiswa dan dosen harus dilindungi, karena kita tidak sedang mengelola angka, tetapi menentukan masa depan pendidikan dan peradaban bangsa,” pungkasnya.