Dana Dusun Lumajang 2026, Rp50 Juta per Kampung

Indoragamnewscom, LUMAJANG-Di Lumajang, pembangunan tak lagi dimulai dari Bappeda. Tak lagi dari meja Bupati. Tapi dari musyawarah di teras rumah warga, dari keluhan tentang jalan gelap, dari kegelisahan tentang keamanan lingkungan.

Program Dana Dusun resmi diluncurkan 2026 . Nilainya bukan ratusan juta per dusun seperti rancangan awal. Rp50 juta. Tepatnya: Rp50 juta per kampung. Bupati Indah Amperawati memutuskan begitu setelah transfer keuangan daerah dari pusat dipangkas Rp266 miliar.

“Jadi, awalnya kita rencanakan Rp100 juta per dusun, tetapi karena adanya pemotongan transfer dari pusat, maka disesuaikan menjadi Rp50 juta. Ini bagian dari efisiensi anggaran, tapi program tetap jalan,” ujar Indah di Lumajang, Kamis (23/10/2025).

Fokusnya urusan paling membumi: penerangan jalan umum (PJU) dan sistem keamanan lingkungan.

Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Perubahan Cara Kerja

Yang membedakan Dana Dusun dari program bantuan biasa bukan angkanya. Mekanismenya. Selama ini, pembangunan desa mengalir top-down: pusat ke kabupaten, kabupaten ke desa, desa ke warga sebagai penerima final. Kini urutannya dibalik.

“Dana Dusun dimusyawarahkan bersama oleh kepala dusun, warga, dan perangkat desa, sehingga pembangunan sesuai kebutuhan riil, bukan asumsi,” kata Indah saat meresmikan Masjid Jami’ Al Khoirot di Dusun Timur Jurang, Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung dikutip Rabu (29/4/2026).

Musyawarah itu bukan formalitas. Warga diminta menyebut sendiri: penerangan jalan mana yang mati, gang mana yang rawan, sistem keamanan apa yang paling mendesak. Anggaran Rp50 juta per dusun kemudian diarahkan ke situ.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menjabat sejak 20 Februari 2025 sebagai bupati perempuan pertama dalam sejarah Lumajang. Program ini adalah salah satu dari 20 janji politiknya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma.

Prioritas: Terang dan Aman

Dua kata itu diulang-ulang dalam setiap sosialisasi: terang dan aman. Bukan kebetulan. Di tingkat dusun, dua hal inilah yang paling dikeluhkan warga dan paling cepat dirasakan dampaknya jika diperbaiki.

“Kalau lingkungan terang dan aman, aktivitas warga akan lebih hidup. Dampaknya langsung dirasakan,” kata Indah.

Program ini juga menjadi kompensasi. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat berkurang. “Ini dana desa mereka dikurangi dari pusat, dana ADD juga sedikit berkurang. Tapi sudah kami gantikan dengan dana dusun agar kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi,” ungkap Indah.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan berjenjang, termasuk oleh pihak kecamatan . Ada dimensi edukatif juga: masyarakat tidak sekadar menerima, tapi belajar merencanakan, menentukan prioritas, mengelola pembangunan di lingkungannya sendiri.

“Dusun sebagai unit sosial terkecil sering kali memiliki persoalan yang spesifik, yang tidak selalu terakomodasi dalam skala perencanaan yang lebih besar,” tulis Harian Merdeka Post dalam liputannya .

Tantangan Tata Kelola

Namun keberhasilan program ini menggantung pada satu kata: transparansi. Musyawarah partisipatif tidak otomatis menjamin anggaran tepat sasaran. Tanpa akuntabilitas dan pengawasan bersama, Rp50 juta per dusun bisa menguap.

Bupati Indah sendiri mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah. “Keamanan dan kenyamanan dimulai dari keluarga, lalu lingkungan. Kalau semua menjaga, dampaknya akan luas,” tegasnya.

Dana Dusun mencerminkan arah baru pembangunan daerah: pemerataan tidak harus dari proyek besar, tapi dari intervensi tepat di tingkat masyarakat. Sisanya, soal masyarakat sendiri yang memastikan.