DPR Ingatkan MRO Hercules AS di Kertajati Potensi Pangkalan Militer

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memperingatkan pemerintah agar tak terburu-buru menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat C-130 Hercules.
Tawaran itu, menurutnya, tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa.

Ia menilai rencana tersebut memiliki dimensi strategis yang menyangkut pertahanan dan kedaulatan negara.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Tawaran itu disampaikan Menteri Perang AS Pete Hegseth kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu di Pentagon, April 2026. Hegseth mengusulkan agar seluruh pemeliharaan pesawat angkut berat milik Angkatan Udara AS yang beroperasi di Asia dipusatkan di Indonesia . Sjafrie kemudian melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto.

“Saya lapor Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’,” ungkap Sjafrie dalam rapat dengan Komisi I DPR, Selasa (19/5/2026) lalu .

Menurut TB Hasanuddin, kejelasan cakupan operasional fasilitas ini menjadi kunci. Jika MRO itu hanya diperuntukkan mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Asia Pasifik, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus politik strategis.

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan publik perlu memahami bahwa tawaran ini datang dari Menteri Pertahanan AS—bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Dengan kata lain, kepentingan strategis militer AS melekat kuat dalam rencana ini.

Selain soal pangkalan, ia juga menyoroti status Bandara Kertajati sebagai bandara sipil. Jika disulap menjadi pusat perawatan pesawat militer asing, perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, dan pengaturan zonasi yang jelas.

“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

TB Hasanuddin membandingkan dengan praktik di negara lain. Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina disebutnya memiliki kerja sama MRO serupa dengan AS untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik—bukan di bandara komersial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, membenarkan adanya rencana tersebut. Menurutnya, pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai.

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap. Rico mengatakan proyek ini sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan nasional dan dukungan logistik penerbangan strategis.

Namun TB Hasanuddin tetap mendorong agar pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Dirgantara Indonesia.

“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya.