Board of Peace di Tengah Polemik Global, Indonesia Dinilai Tak Salah Langkah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Keberadaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian masih memicu perdebatan di tingkat global, termasuk di Indonesia. Namun di tengah polemik tersebut, BoP dinilai perlu dipahami sebagai instrumen yang lahir dari sistem internasional untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sebagai solusi instan atas konflik berkepanjangan.

Sebagai lembaga yang memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), efektivitas Board of Peace memang masih terbuka untuk dipertanyakan. Kendati demikian, ekspektasi awal terhadap peran BoP dinilai realistis jika ditempatkan pada fase awal penyelesaian konflik.

“BoP diharapkan dapat mencapai fase pertama, yakni negative peace atau the absence of violence, di mana tidak ada lagi kekerasan di Gaza,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam webinar bertajuk Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina, Minggu lalu (1/2/2026).

Untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Resolusi DK PBB 2803 mengatur sejumlah langkah konkret. Resolusi tersebut meminta kelompok perlawanan Hamas meletakkan senjata, sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diminta menarik diri dari wilayah Gaza. Resolusi itu juga mencakup mekanisme tukar-menukar sandera, baik yang masih hidup maupun jenazah sandera, antara pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, resolusi tersebut menegaskan jaminan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan wilayahnya. Warga Gaza yang kini hidup di pengungsian juga dijamin haknya untuk kembali ke tanah kelahiran mereka.

Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) itu turut menghadirkan Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, serta Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.

Menurut Teguh, fase negative peace bukanlah tujuan akhir. Setelah kekerasan berhenti, tahapan berikutnya adalah positive peace, yakni kondisi di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara bertetangga.

“Dalam bahasa Dasasila Bandung (Konferensi Asia Afrika 1955), fase positive peace ini disebut sebagai peaceful coexistence,” ujar Teguh.

Dengan menempatkan Board of Peace sebagai produk sistem internasional PBB, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut juga berpijak pada kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Di awal paparannya, Teguh mengungkap kisah yang jarang diketahui publik mengenai hubungan Indonesia dan Palestina. Pada 1992, Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat berencana menutup Kedutaan Palestina di 26 negara, termasuk Indonesia, akibat kebangkrutan yang dialami PLO.

Rencana itu disampaikan Duta Besar Palestina untuk Indonesia saat itu, Ribhi Y. Awad, dalam pertemuan dengan putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo. Sehari setelah pertemuan tersebut, Bambang menemui Dubes Awad dengan membawa pesan Presiden Soeharto agar Kedutaan Palestina di Jakarta tidak ditutup.
Indonesia, kata Teguh, saat itu menyatakan kesediaan membantu operasional kedutaan.

“Kemerdekaan Palestina telah ada di pikiran setiap kita sejak lama,” ujar Teguh, yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Teguh juga menegaskan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam Board of Peace. Sejumlah negara mayoritas Muslim turut bergabung dalam forum tersebut. Dalam peluncuran BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, dari 20 pemimpin negara yang hadir, 13 di antaranya merupakan pemimpin negara Muslim.

Mereka adalah Presiden Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Kosovo Vjosa Osmani, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Qatar Syekh Muhammad bin Abdulrahman al-Thani, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Ketua Otoritas Eksekutif UEA Khaldoon Al Mubarak, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al Safadi, Sekretaris Kabinet Bahrain Syekh Isa bin Salman Al Khalifa, Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, serta Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Menanggapi pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan di Board of Peace jika tidak berjalan sesuai harapan, Teguh menilai sikap tersebut wajar dan tepat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat petang, 30 Januari 2026. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke publik oleh mantan Ketua KPK RI Abraham Samad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Teguh, sikap evaluatif itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak memberikan “cek kosong” kepada forum internasional mana pun tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.