Puan: Parlemen Butuh Ekosistem yang Hubungkan Regulasi dan Realitas

Indoragamnewscom, JAKARTA-Transformasi kebijakan tak bisa dilakukan DPR sendirian. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi strategis sebagai jembatan.

Antara parlemen dan pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil, hingga Indonesia dengan komunitas internasional.

“Jejaring yang hadir hari ini, ada perwakilan kedutaan besar, organisasi internasional, UN Women, organisasi perempuan, akademisi, adalah modal besar yang harus kita kelola dengan serius dan penuh tanggung jawab,” ujar Puan dalam forum diskusi KPPRI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Jumat (22/5/2026).

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, yang dibutuhkan saat ini adalah ekosistem yang mampu menghubungkan regulasi dengan advokasi.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” urainya.

Puan menyoroti dinamika global yang terus bergerak. Ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga tantangan keamanan manusia. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan bukan lagi pilihan.

“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” tegasnya.

Dia mengajak seluruh anggota DPR perempuan membangun komitmen yang tidak berhenti pada pernyataan. Harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan terukur. “Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Puan mengibaratkan pembangunan bangsa seperti burung yang terbang. “Bangsa yang ingin terbang tinggi membutuhkan kedua sayapnya untuk dapat bekerja penuh. Dan selama satu sayap belum diberi ruang untuk mengembang sepenuhnya, kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi Indonesia sesungguhnya bisa terbang,” lanjutnya .

Sekretaris Jenderal KPPRI Sarifah Ainun Jariyah menyatakan kaukus akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor. Bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Jadi bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya, tentu saja human empowerment,” kata Sarifah.

KPPRI akan mengundang NGO untuk membicarakan program kerja ke depan. Juga membuka kerja sama dengan para duta besar negara sahabat. “Kita juga mengundang para dubes-dubes agar mereka tahu bahwa di DPR RI ada KPPRI. Dan kita juga bukan hanya di nasional, bahkan nanti di internasional akan bekerja sama dengan para dubes, para NGO, baik dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Ketua Panitia Forum KPPRI Amelia Anggraini menegaskan perempuan perlu mengambil peran lebih besar dalam pengambilan kebijakan publik. “Di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, perubahan sosial, hingga isu perlindungan perempuan dan anak, perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Forum diskusi bertajuk “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan” itu digelar KPPRI dalam rangka memperkuat peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik. Acara juga menampilkan pagelaran budaya Wastra Nusantara dan deklarasi poin-poin komitmen bersama.