Ateng Sutisna Desak ESDM dan PLN Beri Kepastian Pasokan Listrik

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) menjelaskan langkah penanganan pemadaman bergilir di Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali sekaligus memastikan strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional.

“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng dikutip Senin (22/6/2026).

Ateng mengingatkan, dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 Juni 2026 terungkap masih ada kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan 154 juta ton.

Ia menegaskan kondisi itu perlu menjadi perhatian bersama karena ketersediaan energi primer menjadi faktor utama stabilitas sistem kelistrikan.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara antisipatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, politisi Fraksi PKS tersebut mendorong ESDM dan PLN memastikan kecukupan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik serta melakukan mitigasi agar pelayanan masyarakat tetap terjaga.

Pada jangka menengah, ia menilai penguatan tata kelola pasokan batubara dan energi primer lainnya harus menjadi perhatian agar kebutuhan pembangkit dapat dipenuhi lebih terencana.

Secara jangka panjang, Ateng mendorong strategi ketahanan energi lebih komprehensif melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta pengurangan ketergantungan pada satu jenis sumber energi.

“Keterbukaan mengenai kondisi pasokan energi dan langkah perbaikannya merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang) itu.