Anggota Banggar DPR: Kebijakan Efisiensi Anggaran Tak Bisa Disamaratakan untuk NTT

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Badan Anggaran DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Nusa Tenggara Timur dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat.

Ia menegaskan kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

“Kalau ada efisiensi, harus diberitahu terlebih dahulu. Menteri Keuangan tolong untuk NTT harus diperhatikan secara spesial, jangan disamakan dengan Pulau Jawa. Kita setuju efisiensi anggaran, tetapi lihat juga kondisi NTT,” ujar Anita dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR ke Manggarai Barat dikutip Selasa (7/7/2026).

Anita juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah sebelum pemotongan anggaran.
Pemerintah daerah perlu dilibatkan agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Kalau mau melakukan pemotongan, mohon dikomunikasikan dulu dengan bupati dan gubernur. Kami di DPR, khususnya yang mewakili NTT, pasti akan mendukung anggaran ketika diminta oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

Legislator Daerah Pemilihan NTT II itu menegaskan aspirasi kepala daerah mencerminkan kondisi riil yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Ia meminta agar kebijakan efisiensi tidak diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik wilayah.

“NTT tidak sama dengan daerah lain. Kita ini provinsi kepulauan, jadi tidak bisa diperlakukan sama. Harus khusus, karena memang persoalannya khusus,” tegasnya.