Fahri Hamzah Dorong Integrasi Sanitasi dan Perumahan di Kendari

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menekankan pentingnya penanganan sanitasi dan perumahan secara terintegrasi untuk mengatasi risiko kesehatan masyarakat termasuk stunting.
Kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/3/2026), mendorong percepatan penataan kawasan permukiman sekaligus pengembangan hunian vertikal dan Transit Oriented Development sebagai solusi keterbatasan lahan perkotaan.

“Sanitasi adalah isu publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan permukiman,” kata Fahri dalam arahan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.

Fahri menyebut pemerintah menargetkan renovasi sekitar 400 ribu rumah secara nasional pada 2026, termasuk penataan kawasan pesisir dan kawasan kumuh.

Siska Karina Imran memaparkan dari total 89.668 unit rumah di Kendari yang luasnya 271,76 kilometer persegi dengan penduduk 375.829 jiwa, sekitar 85.350 unit tergolong layak huni dan 4.318 unit tidak layak huni.

Sepanjang 2025, 7.534 unit rumah menerima bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi 2.277 unit rumah pertama.

Pemkot Kendari membangun 196 unit rumah bagi masyarakat kurang mampu dan korban bencana melalui dukungan anggaran pusat, provinsi, kota, dan program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk 11 unit untuk korban bencana.

Untuk 2026, pemerintah kota mengusulkan pembangunan 1.200 unit rumah tidak layak huni melalui program BSPS Kementerian PKP dengan 512 unit dialokasikan tahap pertama, serta 51 unit rumah di kawasan kampung nelayan melalui program BSPS Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Siska menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang memberikan arahan strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Asrun Lio menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan penting memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Sulawesi Tenggara.

Pertemuan ditutup dengan diskusi langkah konkret percepatan pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut.