Firman Soebagyo Minta Pemerintah Buka Data: Istilah Beras Khusus Jangan Bikin Publik Spekulasi

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat yang disebut sebagai “beras khusus” dan diklaim tidak diperuntukkan bagi konsumsi umum masyarakat.

Menurut Firman, penjelasan yang belum rinci justru memicu pertanyaan publik di tengah situasi pangan nasional yang sensitif.

“Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa impor tersebut ditujukan untuk kebutuhan tertentu, seperti beras dengan karakteristik khusus bagi penderita diabetes maupun kebutuhan restoran Jepang di Indonesia.

Zulkifli Hasan bahkan menyebut harga beras jenis ini bisa mencapai Rp100 ribu per kilogram dan hanya menyasar pasar terbatas . Namun dalam praktik perdagangan internasional, Firman menilai kejelasan informasi tetap menjadi keharusan agar tidak muncul persepsi keliru di masyarakat.

“Kita adalah negara agraris dengan jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Setiap kebijakan impor, berapa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif. Petani perlu diyakinkan bahwa negara tetap berpihak dan memiliki perhitungan matang,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Firman menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Ia meminta kementerian terkait menyampaikan argumentasi teknis secara utuh, mulai dari dasar kebijakan, kebutuhan riil di lapangan, hingga alasan mengapa komoditas tersebut belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton , dengan carry over stock dari 2025 ke 2026 tercatat sebesar 12,529 juta ton.

“Kalau memang beras itu diperuntukkan bagi kebutuhan medis tertentu atau segmen restoran spesifik, paparkan data dan kajiannya. Apakah varietas tersebut tidak tersedia di dalam negeri? Apakah sudah dihitung dampaknya terhadap harga gabah dan kesejahteraan petani? Semua harus dijelaskan secara terbuka,” lanjut legislator yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Selain substansi kebijakan, Firman juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam merespons isu-isu yang berpotensi kontroversial. Menurutnya, pebalik publik harus mampu menyampaikan informasi teknis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas.

“Isu pangan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika penjelasan teknis belum tersampaikan secara lengkap, sebaiknya ada juru bicara yang benar-benar menguasai substansi untuk menyampaikan detailnya. Komunikasi yang tidak utuh dapat memicu persepsi negatif dan menggerus kepercayaan publik,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.

Ia menegaskan, juru bicara yang efektif harus mampu menjelaskan persoalan kompleks secara jernih tanpa mengurangi esensi kebijakan. Di tengah arus informasi yang cepat, kesalahan komunikasi dapat berkembang menjadi polemik yang lebih luas.

“Kita ingin kebijakan pangan berjalan dengan baik, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, kejelasan dan keterbukaan adalah keharusan agar masyarakat memahami arah kebijakan dan petani tetap merasa dilindungi,” pungkas Firman.