Jaminan Pasokan Energi Nasional Menjelang Ramadan dan Idulfitri

Indoragamnewscom, JAKARTA-Kesiapan pasokan energi nasional menjadi fokus utama otoritas parlemen guna mengantisipasi lonjakan konsumsi energi menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026. Komisi XII DPR RI menekankan bahwa kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG merupakan aspek krusial yang harus dijamin oleh PT Pertamina (Persero) di seluruh pelosok Indonesia.

Ketahanan energi pada periode arus mudik dinilai sebagai parameter keberhasilan pelayanan publik, mengingat mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Pemerintah dan regulator migas diminta melakukan pemetaan distribusi yang presisi untuk menghindari defisit pasokan, terutama di wilayah-wilayah yang secara historis rawan kelangkaan.

“Kami ingin ada jaminan pasokan yang handal dari Pertamina kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada masa Ramadan dan Idulfitri. Pelayanan energi tidak boleh terganggu,” ujar Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat memimpin kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Bali, Senin (23/2/2026).

Ia menekankan bahwa BBM adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perencanaan distribusinya tidak boleh dilakukan secara parsial.

Adapun perhatian khusus diberikan pada ketersediaan LPG 3 kilogram yang dinilai sangat sensitif terhadap ketahanan energi rumah tangga menengah ke bawah. Diskursus ihwal distribusi subsidi ini kerap menjadi persoalan di lapangan ketika permintaan meningkat tajam di saat hari raya.

“LPG 3 kilo ini sangat sensitif di masyarakat. Kita tidak ingin terjadi kelangkaan yang berdampak langsung kepada keluarga,” ucap legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Kelangkaan gas subsidi dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial jika tidak diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat dari tingkat hulu hingga hilir.

Sementara itu, kunjungan kerja reses ini dimanfaatkan parlemen untuk menghimpun data aktual dan temuan lapangan yang nantinya akan dibawa ke meja persidangan. Komisi XII memandang bahwa sinkronisasi antara holding dan subholding Pertamina menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasar.

“Ini bagian dari fungsi pengawasan agar pelayanan energi kepada masyarakat agar semakin baik,” tandas Patijaya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif tetap berjalan intensif guna memastikan instrumen negara bekerja optimal melayani kebutuhan dasar publik.

Langkah pengawasan ini merupakan rutinitas tahunan yang diperketat seiring dengan evaluasi pada masa RAFI tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya sempat mencatat sejumlah titik kritis kemacetan yang menghambat truk tangki distribusi, sehingga tahun ini koordinasi lintas sektoral antara Pertamina, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan diperkuat guna memastikan koridor logistik energi tetap terbuka selama masa mudik Lebaran.